DPR RI Minta Pemerintah Dorong Kemitraan Petani Lokal Dalam Program Swasembada Gula Nasional
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia terus menggenjot perwujudan dalam menacapi target swasembada gula nasional.
Langkah menggenjot target swasembada gula nasional tersebut turut mendapat dukungan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Sonny T. Danaparamita.
Kendati demikian, Sonny mengingatkan agar langkah tersebut harus menyentuh reformasi struktural dari hulu hingga hilir secara konsisten.
Ia menyorot persoalan kebijakan yang mewajibkan industri gula rafinasi memiliki kebun tebu sendiri.Â
Sonny menilai memaksakan ekstensifikasi lahan berskala besar di tengah keterbatasan lahan justru berisiko memicu in-efisiensi baru jika tidak dikawal dengan tepat.
"Kita sepakat dan mendukung penuh semangat kemandirian gula nasional. Namun, mewajibkan industri rafinasi membuka lahan baru secara masif bukanlah satu-satunya jalan. Pemerintah justru harus mengawal ketat aturan kemitraan yang sudah ada agar industri benar-benar turun ke bawah membina petani," kata Sonny kepada awak media, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Di sisi lain, Sonny turut menyorot terkait isu serapan tebu lokal dari para petani.
Menurutnya diperlukan dukungan penuh terhadap langkah negara yang akan mengusut dan memeriksa perusahaan atau pabrik gula yang kedapatan menolak menyerap tebu hasil produksi petani dengan alasan-alasan teknis seperti kendala logistik atau ketiadaan kontainer.
​"Untuk urusan ini kita tidak boleh berkompromi. Kesejahteraan dan kepentingan petani adalah prioritas mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh korporasi mana pun. Negara harus hadir dan menindak tegas pabrik-pabrik yang mencari alasan untuk menghindari kewajibannya menyerap tebu rakyat," tegasnya.
​Sonny mengingatkan berdasarkan regulasi yang ada izin pengolahan sebenarnya telah memandatkan pabrik untuk memenuhi 20 persen bahan baku dari kebun sendiri dan 80 persen sisanya wajib dari kebun kemitraan masyarakat.
​"Di wilayah lumbung tebu seperti Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, para petani kita sangat siap menjadi penyokong utama. Syaratnya, industri harus patuh pada aturan dengan menjadi 'bapak angkat' yang mentransfer teknologi, memfasilitasi pupuk, dan menjaga stabilitas harga panen," jelasnya.
​Untuk menopang target swasembada, Sonny juga mendorong percepatan revitalisasi infrastruktur giling yang dinilainya sudah mendesak.
Di sisi hilir, pengawasan ketat terhadap tata kelola perdagangan impor menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Menurutnya regulasi pelindungan yang melarang impor saat ketersediaan dalam negeri mencukupi harus ditegakkan.
​"Di Situbondo dan Bondowoso, mayoritas Pabrik Gula (PG) kita berstatus pabrik tua yang tingkat rendemennya butuh pembenahan total. Revitalisasi pabrik-pabrik ini harus masuk prioritas utama pemerintah. Sementara untuk fasilitas modern seperti PG Glenmore di Banyuwangi, tugas kita bersama adalah memastikan rantai pasok tebu dari petani lokal tetap aman dan terintegrasi," jelasnya.
​Sonny turut memberikan masukan solutif agar penegakan aturan hulu-hilir ini dibarengi dengan langkah antisipasi ekonomi yang matang dari pemerintah.
​Selama masa transisi kebijakan, biaya produksi gula rafinasi berpotensi naik akibat investasi awal di sektor perkebunan dan masa adaptasi produktivitas tebu lokal.Â
Jika tidak dimitigasi dengan baik, kenaikan beban ini bisa merembes pada melonjaknya harga jual gula bagi industri makanan, minuman, dan farmasi (maminfarma) nasional.
​"Peningkatan produktivitas petani, ketegasan menindak korporasi nakal, perlindungan dari kebocoran impor, dan mitigasi harga untuk industri lanjutan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika semua ini dijalankan secara disiplin, target swasembada gula pasti akan tercapai dengan fondasi yang sangat kuat," pungkasnya.(raa)
Load more