Analis Nilai Langkah Kapolri Gandeng Muhammadiyah Upaya Perkuat Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjadi anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah.
Langkah ini sebagai komitem Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggandeng organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah.
"Kita memiliki semangat dan tekad yang sama untuk menjaga masyarakat kita dari ancaman. Dalam situasi apa pun, Indonesia tetap bisa bertahan dan tetap bisa bertumbuh,” kata Listyo dikutip Minggu (9/8/2026).
Merespons hal tersebut, analis politik dan hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menilai pernyataan Kapolri itu bukan sekadar retorika.
Ia menegaskan pernyataan tersebut sebagai komitmen yang murni dan teguh terhadap dua hal fundamental bagi stabilitas Indonesia saat ini.
Menurutnya terdapat dua komitmen yang tersirat dalam pernyataan Kapolri usai resmi menjadi anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah.
"Pertama adalah komitmen menjaga kesatuan Polri dengan masyarakat sipil dalam konteks society-policing yang berorientasi pada terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai mitra aktif Polri," kata Boni kepada awak media
Boni menuturkan komitmen kedua Kapolri yaitu mengutamakan keutuhan nasional dalam rangka menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pasalnya, kata Boni, langkah itu penting dilakukan mengingat stabilitas internal menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemajuan Indonesia ke depan.
"Transendensi dari gagasan Kapolri adalah bagaimana menyatukan masyarakat sipil dan Polri sebagai upaya menjamin stabilitas nasional dalam segala gatra, terutama gatra keamanan. Itu sesuatu yang fundamental dan paling dibutuhkan pemerintah saat ini," jelasnya.
Boni menekankan pendekatan society-policing yang digaungkan Kapolri menjadi relevan sebagai strategi menjaga kohesi sosial.
Sebab, ia menilai saat kepercayaan antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil terjaga dengan baik bakal menjadi fondasi utama bagi terwujdunya stabilitas nasional yang semakin kokoh.
Ia juga menggarisbawahi gagasan yang diusung Kapolri sebagai nosi yang memiliki dimensi yang melampaui sekadar simbolisme seremonial.
“Penyatuan masyarakat sipil dan Polri dalam satu visi keamanan bersama merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam menghadapi dinamika situasi yang kompleks baik di tingkat nasional maupun global," ungkapnya.(raa)
Load more