Jelang Muktamar NU, Gus Miftah Kirim Pesan Keras untuk Pemburu Jabatan

Jakarta, tvOnenews.com – Pendakwah Miftah Maulana Habiburrohman atau yang akrab disapa Gus Miftah menegaskan bahwa Istana tidak melakukan intervensi terhadap proses pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026.

Dalam tulisan berjudul Istana Menghormati Marwah Ulama, Gus Miftah menyebut keputusan PBNU menggelar muktamar di Tambakberas merupakan langkah kembali ke akar sejarah NU. Menurutnya, pesantren tersebut memiliki makna historis yang kuat karena menjadi salah satu tempat lahir dan berkembangnya gagasan kebangsaan serta keagamaan para pendiri NU, khususnya KH Wahab Chasbullah.

“Tambakberas adalah tanah tempat Mbah Wahab Chasbullah memupuk gagasan kebangsaan dan keagamaan yang lentur sekaligus kokoh. Di tempat yang barokah ini, idealnya tidak boleh ada kotoran pragmatisme politik yang merusak udara pesantren,” tulis Gus Miftah, dikutip Senin (10/8/2026).

Ia menilai Presiden memahami batas antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral organisasi keagamaan. Karena itu, menurutnya, tidak ada campur tangan Istana dalam menentukan siapa yang akan memimpin PBNU.

“Maka, Istana—dalam hal ini Presiden—sepaham penulis, sama sekali tidak ikut campur, tidak mengintervensi, dan tidak terlibat dalam pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang,” ujarnya.

Gus Miftah menyebut sikap tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap marwah ulama dan kedaulatan para kiai dalam menentukan arah organisasi. Menurutnya, menghormati NU bukan berarti ikut mengatur, melainkan memberi ruang penuh bagi jam’iyah untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Baca Juga

Menhut: Presiden Prabowo Beri Dukungan Luar Biasa untuk Restorasi Ekosistem

“Di sinilah letak kearifan Presiden. Beliau tahu persis batas demarkasi antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral jam’iyah. Sebab, mengintervensi NU sama artinya dengan merobohkan tiang penyangga moral civil society yang selama ini berdiri tegak meneduhkan bangsa,” tulisnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengklaim membawa restu Istana untuk kepentingan kontestasi internal NU. Menurutnya, praktik semacam itu bukan hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi mencederai kehormatan Presiden dan marwah para kiai.