Pembacaan Pledoi Bupati Bekasi Nonaktif, Kuasa Hukum Sebut Jaksa Gagal Buktikan Unsur Suap

Bandung, tvOnenews.com - Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, menyampaikan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Bandung, pada Rabu (12/8/2026) pagi.

Dalam nota pembelaan yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ade menyoroti sejumlah hal yang menjadi pokok perkara, salah satunya mengenai status uang Rp8,5 miliar yang disebut berasal dari terpidana Sarjan.

Ade membantah tuduhan suap tersebut dan menyebut adanya rekayasa dalam dakwaan yang ditujukan kepadanya. 

Bahkan Ade menegaskan proyek-proyek yang dipersoalkan telah dilelang pada 2025, saat Kabupaten Bekasi masih dipimpin Pj Bupati Dedy Supriyadi.

“Uang yang dituduhkan kepada saya dinyatakan sebagai suap. Padahal itu adalah pinjaman kepada saudara Sarjan sebesar Rp8,5 miliar. Sekali lagi, itu uang pinjaman, bukan fee proyek,” kata Ade saat membacakan nota pembelaannya.

Kuasa hukum Ade Kuswara Kunang, I Wayan Suka Wirawan, menilai JPU gagal membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan kepada para terdakwa.

Baca Juga

Kasus Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kunang: KPK Usut Belasan Aset Mewah Diduga Milik Anggota Polri Yayat Sudrajat

Menurutnya, yang harus dibuktikan adalah apakah aliran uang tersebut benar merupakan hadiah atau suap yang berkaitan dengan tindakan jabatan tertentu dan bertentangan dengan kewajiban terdakwa.

“Kami melihat itu sama sekali tidak terbukti, apalagi secara utuh, apalagi secara sah dan meyakinkan. Tidak bisa kita katakan itu terbukti. Itu sama sekali tidak terbukti,” ujar Wayan.

Wayan menegaskan, setiap fakta dalam perkara pidana harus dapat diverifikasi dan didukung alat bukti yang sah. 

Menurutnya, setiap keraguan yang tidak dapat dibantah dengan alat bukti tidak dapat begitu saja diubah menjadi kepastian untuk menghukum terdakwa.

Ia juga menyoroti persoalan daftar proyek yang menjadi bagian dari perkara. 

Pihaknya tidak menemukan adanya perintah, baik secara lisan maupun dalam bentuk rekaman atau bukti tertulis, yang menunjukkan keterlibatan Ade dalam pengaturan proyek-proyek tersebut.

“Sekarang kita lihat sebagai contoh list proyek. Kita sudah lihat dari awal tidak ada perintah, begitu juga secara lisan, rekaman, bukti tertulis itu sama sekali tidak ada,” katanya.