Legislator PDIP Sorot Permasalahan Data Terkait Klaim Capaian Program Swasembada Pangan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Sonny T. Danaparamita turut mengapresiasi capaian produksi beras nasional yang menembus 34,71 juta ton pada 2025. 

Meski demikian, Sonny mengingatkan bahwa surplus agregat nasional acap kali menutupi krisis di tingkat lokal mengingat konsentrasi produksi padi masih tersentralisasi di Pulau Jawa berdampak kerentanan distribusi sehingga daerah di luar lumbung utama terbilang rawan mengalami gejolak harga akibat minimnya pasokan.

Tak hanya itu, Sonny turut menyorot data klaim pemerintah terkait capaian komoditas lainnya seperti jagung, gula konsumsi, ayam ras, telur ayam ras, cabai besar, cabai rawit, dan bawang yang diminta untuk kembali diuji.

Ia meminta para pimpinan lembaga dan pembantu presiden untuk dapat memberikan dapat riil dan faktual sebelum diberikan kepada pimpinan tertinggi.

“Capaian tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subiyanto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026. Saya meminta agar para pembantu Presiden dalam melaporkan hasil kinerjanya bisa lebih obyektif dan komprehensif agar berbagai tantangan ke depan dapat disusun antisipasinya. Jangan menjebak Presiden dengan laporan yang sekadar di atas kertas,” kata Sonny kepada awak media, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Selain itu, Sonny turut memaparkan pasokan cabai dan bawang merah yang diklaim 100 persen dari panen lokal.

Baca Juga

Zulkifli Hasan Dorong Peningkatan Produksi Gula Dalam Negeri untuk Kejar Swasembada

Ia menyebut adanya tata kelola logistik yang rapuh hingga berdampak menurunnya nilai komoditas tersebut di tingkat petani.

“Lumpuhnya jalur distribusi logistik, seperti antrean berhari-hari di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, menyebabkan panen membusuk di jalan dan harganya anjlok. Tangisan petani di tengah kemacetan ini secara otomatis menggugurkan klaim swasembada yang hanya indah di atas kertas,” ungkap Sonny.

Sonny turut memberikan pandangannya pada sektor swasembada daging dan telur ayam ras yang juga dinilai rapuh.

Meski pemerintah membanggakan nihilnya impor produk akhir, operasional di sisi hulu nyatanya masih sangat bergantung pada impor pakan ternak, khususnya bungkil kedelai yang mencapai jutaan ton pada 2025.

Kondisi ini dinilai menyandera nasib peternak pada fluktuasi nilai tukar rupiah dan dinamika pasar global. 

Hal tersebut terbukti ketika harga di tingkat peternak anjlok di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pada pertengahan 2026. 

"Beberapa waktu lalu kita semua menyaksikan bagaimana para peternak ayam petelur ramai-ramai membagikan ayamnya karena sudah tidak mampu lagi bertahan akibat harga pakan yang mahal namun harga jual telurnya murah", ujar Sonny.

Merespons sejumlah permasalahan yang ada, Sonny mendesak pemerintah agar segera mengubah haluan evaluasi dari sekadar berpatokan pada indikator kuantitas menjadi pendekatan ketahanan rantai pasok terintegrasi. 

Ia menyerukan perlunya sinkronisasi data nasional melalui rekonsiliasi antara Kementan, Bapanas, BPS, Bulog, dan Kemendag guna menyeragamkan parameter data pangan agar tidak menyesatkan publik dalam pembuatan kebijakan. 

Kebijakan juga harus kembali berfokus pada kesejahteraan petani dengan menjadikan harga yang berkeadilan di tingkat produsen sebagai tolok ukur utama, serta merealisasikan amanat Undang-Undang terkait penempatan satu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di setiap desa.

Selain itu, intervensi anggaran harus diarahkan secara masif untuk menyelamatkan komoditas transisi yang masih defisit parah, seperti bawang putih, kedelai, dan daging sapi, yang tingkat ketergantungan impornya saat ini masih menembus angka 80 persen lebih. 

Hal lain yang tak kalah penting adalah penguatan infrastruktur pascapanen dengan memastikan ketersediaan alokasi khusus untuk pembangunan fasilitas rantai pendingin (cold chain storage) dan pusat pengeringan terpadu di lumbung-lumbung hortikultura demi mencegah tingginya angka susut panen dan meredam fluktuasi harga antar pulau.

“Kedaulatan pangan tidak diukur dari deretan angka surplus di dokumen kementerian, tetapi dari hadirnya negara dalam memastikan akses, keterjangkauan, dan kesejahteraan petani di lapangan,” pungkasnya.(raa)