15 Wilayah Perbatasan Negara akan Gelar Upacara HUT ke-81 RI Serentak, BNPP: Wujud Kehadiran Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia akan turut digelar serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada Senin, 17 Agustus 2026.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyatakan upacara tersebut menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan yang diselenggarakan BNPP RI bersama kementerian/lembaga mitra di kawasan perbatasan negara.

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. 

Tema ini menjadi landasan semangat peringatan kemerdekaan sekaligus mencerminkan komitmen untuk memperkuat kedaulatan, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan perbatasan.

Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, mengatakan pelaksanaan upacara di 15 PLBN merupakan bentuk kehadiran negara dalam memperingati kemerdekaan hingga ke kawasan perbatasan. 

“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di 15 PLBN merupakan wujud kehadiran negara di kawasan perbatasan. Selain memperingati kemerdekaan, momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan bersama masyarakat di perbatasan,” ujar Makhruzi.

Baca Juga

Merah Putih Raksasa Berkibar di Perbatasan RI-Malaysia, 3.000 Bendera Hiasi Jagoi Babang

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Nomor 35.04-692 Tahun 2026, pelaksanaan upacara di masing-masing PLBN akan dipimpin oleh jajaran Komisi II DPR RI, pejabat pimpinan tinggi madya (Eselon I), atau pejabat setara dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPP, maupun kementerian/lembaga mitra.

Sebagai informasi, pejabat yang akan bertugas menjadi Inspektur Upacara di 15 PLBN Terpadu adalah:

1. PLBN Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dipimpin Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman.
2. PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dipimpin Sekretaris Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, Freddy Ardianzah.
3. PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dipimpin Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Halilul Khairi.
4. PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda.
5. PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dipimpin Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Andi Taufik.
6. PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dipimpin Kelompok Ahli BNPP RI, Edi Mardianto. 
7. PLBN Labang Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dipimpin Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Topri Daeng Balaw.
8. PLBN Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Desman S. Tarigan.
9. PLBN Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dipimpin Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Lemhannas, Chaidir.
10. PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, dipimpin Kelompok Ahli BNPP RI, Jayusman.
11. PLBN Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dipimpin Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Karjono Atmoharsono. 
12. PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dipimpin Kelompok Ahli BNPP RI, Hamidin.
13. PLBN Skouw, Kota Jayapura, Papua dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R. Maith. 
14. PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dipimpin Kelompok Ahli BNPP RI, Robert Simbolon.
15. PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dipimpin Staf Ahli Bidang Politik Kementerian Pertahanan, Helda Risman.