Amankan 6.000 Patok Batas RI-Malaysia, BNPPDT dan TNI AD Gelar Forum Kajian Strategis TW IV

tvOnenews.com, Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) mengumpulkan jajaran Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) dalam forum koordinasi strategis di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Rapat tersebut difokuskan untuk menyusun kajian strategis Triwulan IV (TW IV) terkait percepatan pembangunan wilayah perbatasan darat Kalimantan serta penguatan sistem pertahanan di pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis Indonesia.

Plh. Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Nurdin, menegaskan bahwa tata kelola perbatasan negara mewajibkan kolaborasi utuh lintas sektor.

“Ke depan, kita berharap BNPPDT bisa segera operasional penuh. Kita akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk TNI AD, karena pertahanan dan kesejahteraan itu tidak bisa dipisahkan,” ujar Nurdin.

Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, menyerukan agar seluruh kementerian/lembaga menghilangkan ego sektoral dalam mengelola kawasan perbatasan.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Imigrasi, Bea Cukai, serta jajaran TNI AD melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti untuk penyediaan air bersih hingga akses jembatan.

Baca Juga

TNI AD Berduka atas Kecelakaan Helikopter Mi-17 di Kalimantan, Tiga Personel Gugur

“Penanganan perbatasan adalah kerja tim. Tidak boleh ada ego sektoral. Kalau sudah di perbatasan, kita bersatu di bawah bendera Merah Putih,” tegas Edi.

Pengawasan 6.000 Patok Batas RI-Malaysia & Jalan Paralel Perbatasan

Dari pihak Mabes TNI AD, Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Kumham dan Kamnas, Mayjen TNI Ari Estefanus, menggarisbawahi posisi Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia sebagai wilayah yang sangat krusial bagi kedaulatan NKRI.

Paban Sahli Kasad Bidang Kamnas, Kolonel Arh Heri Purwanto, memaparkan garis perbatasan darat RI–Malaysia membentang sepanjang lebih dari 2.000 kilometer dengan lebih dari 6.000 patok batas negara.

Saat ini, Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) atau jalan paralel telah tersambung hingga 1.900 kilometer, sementara sekitar 140 kilometer lebih masih dalam proses penyelesaian.

Kajian ini menargetkan terbentuknya matriks prioritas terpadu yang memadukan infrastruktur konektivitas, logistik, pengawasan patok, serta kesiapan pertahanan militer secara berkelanjutan.