Menperin Sebut Insentif Motor Listrik Rp5 Juta Siap Dijalankan, Tinggal Tunggu Putusan Purbaya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan insentif motor listrik sebesar Rp5 juta sudah siap direalisasikan.

Namun, hingga saat ini program tersebut masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dari Kementerian Keuangan.

Agus menegaskan, Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis sudah siap menjalankan program tersebut. 

Namun, pelaksanaannya baru bisa dilakukan setelah aturan dari Kemenkeu terbit.

"Kita tunggu ininya ya, PMK-nya ya. Tunggu PMK-nya," ujar Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Ia mengatakan bahwa aturan tersebut sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan. Namun, Agus memastikan bahwa pihaknya telah siap dari sisi teknis. 

Baca Juga

Update Soal Insentif Motor Listrik Rp5 Juta, Menperin: Tunggu Peraturan Menteri Keuangan

Terkait dengan target pelaksanaan, Agus mengatakan belum bisa memastikannya lantaran semua tetap bergantung pada terbitnya PMK.

"Kita udah siap, Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis udah siap. Kita tunggu PMK-nya aja. Once PMK-nya selesai, baru kita sesuaikan," ujarnya.

Agus menambahkan, merek motor listrik yang akan mendapatkan insentif dibahas bersama-sama antara Kementerian Perindustrian, Danantara Indonesia, dan juga Kementerian Keuangan.

"Bersama-sama, ada tim. Antara kami, dengan Danantara, dengan Menteri Keuangan juga," ujarnya.

Pada April 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif untuk motor listrik diberlakukan tahun ini. 

Insentif tersebut rencananya dikucurkan secara bertahap. Pada tahap awal, program ditargetkan mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor.

Purbaya menjelaskan program tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Kajian awal mengarah pada pemberian subsidi sekitar Rp5 juta per unit. Namun, besaran tersebut masih berpotensi berubah seiring proses finalisasi kebijakan. (Yudha Prasetya)