Mensesneg Bantah Haji Isam Jadi Koordinator Karhutla Kalimantan: Semua Pihak Diminta Membantu

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah, kabar yang menyebut pengusaha nasional asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, ditunjuk Istana sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Prasetyo menegaskan, pemerintah memang membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta untuk membantu menghadapi karhutla.

Namun, keterlibatan pihak swasta tidak berarti mereka mendapatkan kewenangan untuk mengendalikan atau mengoordinasikan operasi penanganan bencana.

“Tidak ada, tidak benar,” kata Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan mengenai isu penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla, di JCC, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2026).

Menurut Prasetyo, kendali penanganan karhutla tetap berada dalam struktur resmi pemerintah dan melibatkan pejabat setingkat menteri.

Pemerintah pusat bahkan telah membagi wilayah atensi kepada sejumlah pejabat tinggi untuk mempercepat respons di lapangan.

Baca Juga

Kata Ketua DPR RI soal Kabar Pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka

“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu itu benar. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena itu kewenangannya bukan disitu,” tegas Prasetyo.

Pembagian wilayah tersebut dilakukan agar penanganan karhutla di sejumlah daerah di Kalimantan dapat lebih terfokus.

Para pejabat yang ditugaskan tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan situasi di wilayah masing-masing.

“Kita pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi kalimantan barat, tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” ujarnya.

Prasetyo menyebut sejumlah pejabat yang diterjunkan dalam skema tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

“Ada Menko Polkam, ada Menko PM ada disitu. Kita bagi semua, KASAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain loh ya. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan (penanganan),” pungkas Mensesneg. (agr/rpi)