Gerakan Pemuda Islam Indonesia: Aksi Demo 27 Agustus Jaga Demokrasi dengan Tertib dan Humanis

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII), Masri Ikoni mengimbau seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda dan peserta aksi yang akan menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus 2026 agar menjadikan demonstrasi sebagai ruang demokrasi yang tertib, damai, dan bermartabat.

“Kami menyambut dan menghormati setiap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat. Demonstrasi adalah bagian dari giroh demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan aspirasi harus tetap dilakukan secara tertib dan tidak menghilangkan hak masyarakat lainnya,” katanya.

Masri meminta peserta aksi tidak mudah terprovokasi oleh informasi, narasi, maupun hasutan yang beredar di media massa dan media sosial. Perbedaan pandangan politik harus disampaikan melalui argumentasi dan aspirasi yang konstruktif, bukan melalui kekerasan dan penyebaran informasi yang tidak benar, maupun tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Jangan biarkan kepentingan demokrasi dirusak oleh provokasi. Massa aksi harus kritis, tetapi tetap rasional. Aparat kepolisian juga harus mampu membedakan antara masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan tindakan yang memang melanggar hukum,” ucapnya.

Masri menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional, tetapi pelaksanaannya tetap harus menghormati hak masyarakat lainnya dan Aktivitas ekonomi, pelayanan publik, keselamatan pengguna jalan, serta hak warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tidak boleh diabaikan.

“Demokrasi bukan hanya tentang hak untuk berbicara, tetapi juga tentang kesediaan menghormati hak orang lain. Aspirasi boleh keras, kritik boleh tajam, tetapi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi," tegasnya.

Baca Juga

Pembawa Sajam saat Bentrok Hari Sumpah Pemuda di Malioboro Kini Berstatus Tersangka

Menurut Masri, situasi politik yang stabil merupakan salah satu instrumen penting bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi dan sosial. Karena itu, dinamika demokrasi harus dikelola secara dewasa agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang justru merugikan masyarakat luas.

“Kita membutuhkan demokrasi yang hidup sekaligus stabilitas politik yang sehat. Stabilitas bukan berarti membungkam kritik, dan demokrasi bukan berarti membenarkan kekacauan. Keduanya harus berjalan beriringan agar ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tetap terjaga,” ucapnya.

PP GPII mengajak seluruh peserta aksi 27 Agustus 2026 untuk menjaga ketertiban, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan fasilitas umum, tidak melakukan kekerasan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

”Mari jadikan 27 Agustus sebagai momentum menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mampu menyampaikan kritik dengan berani, tetapi tetap beradab dan aparat mampu mengamankan dengan tegas, tetapi tetap humanis. Demokrasi harus menjadi jalan penyelesaian persoalan, bukan sumber persoalan baru," tutupnya.