Serikat PT Buruh Pos Indonesia Audiensi dengan Pimpinan DPR RI
Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dan Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade menerima audiensi Serikat buruh pt pos indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Pertemuan membahas kondisi keuangan PT Pos Indonesia yang berdampak terhadap sekitar 31 ribu karyawan aktif dan 28 ribu pensiunan.
Perwakilan buruh menyampaikan kekhawatiran mengenai kepastian pembayaran gaji karyawan yang dijadwalkan jatuh tempo pada 1 September 2026. Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini mengatakan persoalan tersebut mendesak karena menyangkut penghasilan puluhan ribu pekerja dan keberlangsungan perusahaan.
Komisi VI kemudian mendorong percepatan pencairan tagihan PT Pos Indonesia kepada Kementerian Sosial senilai sekitar Rp158 miliar. Berdasarkan hasil audit, nilai tagihan tersebut berada di angka Rp158 miliar, lebih rendah dari nilai yang sebelumnya tercatat perusahaan. Surat permintaan pencairan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak 12 Agustus 2026 dan DPR berharap pembayaran dapat direalisasikan pada pekan ini.
Dasco menegaskan dana tersebut merupakan pembayaran atas tagihan PT Pos kepada pemerintah, bukan dana talangan. Karena itu, ia meminta proses pencairan tidak berlarut-larut agar dapat membantu menyelesaikan persoalan likuiditas perusahaan serta memastikan hak karyawan terpenuhi. DPR juga akan memantau komunikasi antara manajemen PT Pos, Danantara, dan para pekerja dalam proses penyehatan perusahaan.
Selain tagihan kepada Kemensos, PT Pos masih memiliki tagihan kepada pihak lain, termasuk Bulog dan Peruri. DPR menilai PT Pos tetap memiliki prospek sebagai perusahaan logistik sehingga penyehatan perusahaan perlu dilakukan bersama oleh manajemen, pekerja, dan Danantara.
