Rapat di Hambalang, Prabowo Bahas Syarat Rekrutmen TNI untuk Suku Dayak Pedalaman

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto membahas rencana penyesuaian persyaratan rekrutmen prajurit TNI bagi masyarakat suku Dayak pedalaman.

Pembahasan itu dilakukan dalam pertemuan bersama Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, serta sejumlah menteri dan pejabat terkait di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo meminta laporan perkembangan mengenai upaya penyesuaian persyaratan tersebut. Langkah itu diarahkan agar kesempatan masyarakat Dayak pedalaman untuk mengikuti rekrutmen prajurit TNI dapat semakin terbuka.

“Sore hingga malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan beserta Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet di kediaman Hambalang, Sabtu 29 Agustus 2026,” demikian keterangan Teddy, pada Minggu (30/8/2026).

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” lanjut dia.

Penyesuaian persyaratan tersebut merupakan perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di wilayah pedalaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan masyarakat di wilayah perkotaan atau daerah yang lebih mudah mengakses fasilitas pendidikan dan administrasi.

Baca Juga

Prabowo Soroti Perekrutan Prajurit TNI dari Suku Dayak hingga Penanganan Karhutla

Dalam konteks rekrutmen TNI, kebijakan tersebut berpotensi memperluas ruang partisipasi masyarakat dari kawasan pedalaman dalam institusi pertahanan. Pemerintah kini tengah membahas perkembangan penyesuaian itu bersama jajaran pimpinan TNI.

Selain persoalan rekrutmen prajurit, pertemuan di Hambalang juga membahas penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan penanganan pascagempa bumi di Flores serta erupsi Gunung Merapi.

Agenda lain yang turut mendapat perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Presiden meminta penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga diperkuat melalui langkah pencegahan di tingkat masyarakat.

Salah satu pendekatan yang ditekankan Prabowo adalah memperkuat peran aparat TNI di tingkat desa. Babinsa diminta mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan.

“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” tandasnya. (agr/nsi)