DPR Sentil BGN soal Keracunan MBG: 'Taruhan Sama Saya, Pasti Terjadi'

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto melontarkan kritik keras kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terus berulang.

Edy menilai kasus keracunan MBG masih berpotensi terjadi di masa mendatang apabila BGN tidak segera memperbaiki tata kelola dalam pelaksanaan program tersebut.

Bahkan, Edy secara tegas mengatakan dirinya berani bertaruh kasus keracunan MBG akan kembali terjadi.

“Pak Kepala ke depan pasti masih sibuk ngurusi keracunan. Sudahlah, taruhan sama saya. Keracunan pasti akan terjadi,” ungkap Edy dalam rapat Komisi IX DPR bersama Kepala BGN di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Menurut Edy, BGN hingga saat ini belum memenuhi standar tata kelola pelaksanaan MBG secara keseluruhan.

Dia menyoroti sejumlah standar yang dinilai penting dalam memastikan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program MBG.

Baca Juga

BGN Terapkan 'Grading' Dapur MBG, Pengamat Puji Langkah Strategis Perkuat Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

Standar tersebut meliputi Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta penerapan Perpres 82.

Selain persoalan standar, Edy juga menilai pelaksanaan MBG belum melibatkan sejumlah pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam pengawasan keamanan pangan.

Dia menyebut pemerintah daerah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut.

DPR Ragukan Keracunan MBG Bisa Dicegah

Edy mengatakan kondisi tersebut membuat pihaknya belum dapat memastikan kasus keracunan MBG tidak kembali terjadi.

“Kita enggak bisa dengan yakin bahwa ini keracunan enggak akan terjadi,” ungkapnya.

Dia menegaskan, persoalan tata kelola makanan siap saji sebenarnya sudah pernah menjadi perhatian dan telah diberikan peringatan sebelumnya.

Menurut Edy, sejumlah variabel yang berkaitan dengan tata kelola makanan siap saji harus dipenuhi untuk mencegah terjadinya masalah keamanan pangan.

“Karena memang variabel-variabel yang menuju pada tata kelola makanan siap saji yang dari awal sudah kita warning, gunakan Perpres 82, SLHS, HACCP, libatkan Badan POM, libatkan pemerintah daerah. Itu enggak dipenuhi,” tambah Edy.

Anggaran BGN 2027 Dipangkas Rp30 Triliun

Kritik Edy tersebut disampaikan dalam rapat yang juga membahas anggaran BGN untuk tahun 2027.

Dalam rapat tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan lembaganya mendapat pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk 2027.

Anggaran tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp30 triliun dari pagu yang sebelumnya ditetapkan pada 7 Mei 2026 sebesar Rp270,20 triliun.

“Tepatnya adalah Rp240.201.499.678.000. Terdapat efisiensi sebesar Rp30 triliun,” ungkap Sudaryono dalam rapat tersebut.

Sudaryono menjelaskan, pemangkasan anggaran Rp30 triliun berasal dari komponen bantuan pemerintah untuk program MBG.

Anggaran tersebut sebelumnya sebesar Rp265,5 triliun dan setelah efisiensi menjadi Rp232,5 triliun.

Secara keseluruhan, pagu anggaran BGN 2027 terbagi menjadi dua program utama.

Pertama, program pemenuhan gizi nasional dengan alokasi sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dari total anggaran.

Kedua, dukungan program manajemen dengan alokasi sebesar Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dari total anggaran BGN.

“Dan dua, dukungan program dukungan manajemen sebesar Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dari total keseluruhan anggaran BGN di tahun 2027,” kata Sudaryono.

Dalam rapat tersebut, persoalan tata kelola dan keamanan pangan menjadi sorotan di tengah besarnya anggaran yang tetap dialokasikan untuk pelaksanaan program MBG pada 2027. (saa/nsp)