Harga Pertamax Seharusnya Rp16.800, Pemerintah Tahan Harga Jual: Untuk Jaga Daya Beli

Jakarta, tvOnenews.com — Harga Pertamax di Jakarta masih dipatok Rp15.950 per liter, meski harga keekonomiannya diperkirakan telah menembus kisaran Rp16.700 hingga Rp16.800 per liter.

Pemerintah dan Pertamina memilih menahan harga tersebut di tengah tekanan biaya pengadaan energi dan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor.

Keputusan mempertahankan harga Pertamax membuat konsumen belum sepenuhnya merasakan kenaikan biaya keekonomian BBM nonsubsidi. Namun, kebijakan tersebut sekaligus menciptakan selisih harga sekitar Rp750 hingga Rp900 per liter yang harus dikelola dalam struktur keuangan Pertamina.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, harga keekonomian Pertamax tidak hanya ditentukan oleh harga minyak mentah dunia. Perhitungannya mencakup nilai tukar rupiah, biaya distribusi dan penyimpanan, margin keuntungan, hingga pajak yang berlaku.

“Artinya, dengan harga Pertamax yang masih Rp15.950 per liter, ada selisih sekitar Rp750—Rp900 per liter yang secara ekonomi belum tecermin dalam harga jual,” kata Yusuf saat dihubungi, Jumat (4/9/2026).

Menurut Yusuf, keputusan pemerintah dan Pertamina menahan harga pada awal September merupakan pilihan kebijakan yang berkaitan erat dengan kondisi daya beli masyarakat.

Baca Juga

Heboh Isu Beli BBM Subsidi Pakai STNK, Ini Penjelasan Pertamina

“Menurut saya, keputusan pemerintah dan Pertamina menahan harga Pertamax di awal September ini merupakan pilihan yang cukup sadar untuk menjaga daya beli dan kondisi sosial masyarakat,” ujar Yusuf.

Meski Pertamax berstatus BBM nonsubsidi, bukan berarti selisih antara harga jual dan harga keekonomian hilang begitu saja. Selisih tersebut tetap harus dikelola dalam struktur keuangan Pertamina.

Dalam jangka pendek, kondisi tersebut masih dinilai dapat dikelola, terutama karena sejumlah produk BBM nonsubsidi lainnya telah mengalami penyesuaian harga. Namun, persoalan dapat menjadi lebih berat apabila harga Pertamax terus dipertahankan di bawah harga keekonomian dalam waktu panjang.

Yusuf memperingatkan, tekanan berkepanjangan berpotensi menggerus margin, arus kas, dan laba Pertamina. Pada saat yang sama, ruang investasi perusahaan, termasuk untuk sektor hulu dan kilang, juga dapat ikut tertekan.

Tekanan terhadap harga BBM tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan fundamental energi Indonesia. Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Bonar Tua Halomoan Marbun mengatakan, produksi minyak domestik masih jauh di bawah kebutuhan nasional.

“Produksi kita hanya sekitar 580 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan kita dari Sabang sampai Merauke adalah 1,6 juta barel. Jadi bisa dibayangkan defisitnya sekitar 1 juta barel per hari,” kata Bonar.

Kesenjangan tersebut membuat Indonesia harus memenuhi sebagian besar kebutuhan minyak melalui impor. Artinya, ketika harga minyak dunia meningkat, tekanan terhadap biaya pengadaan BBM ikut membesar.

Persoalannya bukan semata kemampuan Indonesia membeli minyak. Kepastian pasokan, waktu pengiriman, kondisi geopolitik global, hingga dinamika harga minyak dunia turut menentukan biaya yang harus ditanggung.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah menghadapi pilihan yang tidak sederhana: menaikkan harga BBM untuk semakin mendekati harga keekonomian atau mempertahankannya demi meredam tekanan terhadap masyarakat.

“Dari sisi kondisi saat ini, secara akademis maupun berdasarkan best practice, kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami. Memang merupakan langkah yang relatif pahit, tetapi bisa diterima sebagai kebijakan untuk mengamankan pasokan yang kebutuhannya semakin besar, sementara harganya tinggi dan kepastian pasokannya semakin rendah,” ujar Bonar.

Bonar menilai mempertahankan harga Pertamax juga memiliki konsekuensi lain yang berkaitan dengan konsumsi BBM bersubsidi.

Ketika harga BBM nonsubsidi naik terlalu tinggi, sebagian konsumen berpotensi berpindah ke Pertalite yang harganya lebih rendah karena mendapat dukungan subsidi. Kondisi tersebut justru dapat meningkatkan tekanan terhadap konsumsi BBM bersubsidi. (agr/ree)