Kasus Penyegelan Kantor PWI Sulsel Diambil Alih oleh PWI Pusat

Tidak perlu bereaksi berlebihan

Atal menyayangkan penyegelan Kantor PWI Sulsel tersebut. Namun, ia  berpesan agar watawan dan pengurus PWI Sulsel tidak perlu bereaksi berlebihan. Jauh lebih baik mengutamakan dialog dengan berbagai pihak. 

"Kalau mau dibilang sakit, tentu sayalah yang paling sakit. Saya pemimpin organisasi ini di tingkat pusat. Semua aset PWI di mana pun di wilayah Indonesia adalah tanggung jawab saya. Saya sakit, sedih, tapi sudahlah. Tidak usah bereaksi berlebihan. PWI Pusat akan mengupayakan segel kantor segera dibuka supaya bisa  digunakan kawan-kawan wartawan beraktifitas seperti semula. Mengenai adanya  masalah yang terkait kalau ada, akan diselesaikan secara terpisah. 

Berikut  lima point keputusan  penting rapat PWI Pusat dengan PWI Sulsel.

1.SK Gubernur 371/1997 yang memberikan hak kepada PWI Sulsel untuk memanfaatkan gedung milik Pemprov di Jl Pettarani 31, Makassar, hingga sekarang masih berlaku.  Itu dasar hukum yang menjadi pijakan  PWI Pusat turun tangan mengambil alih masalah tersebut.

2.Skema penyelesaiannya, PWI Pusat akan mengajukan kepada Pemprov Sulsel cq Kemendagri agar segel segera dibuka  dan  "trigger" atau pokok masalah yang ada diselesaikan secara terpisah. 

Baca Juga

Memelihara Kerukunan Beragama, PWI Pusat Selenggarakan Natal Bersama Wartawan Kristiani se-Jabodetabek

Apabila masalahnya terkait dengan penyewaan beberapa ruangan kepada pihak ketiga,  maka itu menjadi kewajiban pengurus PWI Sulsel menyetorkan hasil penyewaan ke kas daerah negara.

3.Ada beberapa versi menurut temuan BPK, entah mana jumlah yang benar klaimnya, tapi nanti setelah diverifikasi oleh para pihak berapa pun nilainya  itulah yang disetorkan ke kas daerah negara. 

4.Meskipun namanya Kantor PWI Sulsel  dan berlokasi di Makassar, namun secara historis dan organisatoris gedung itu milik  wartawan anggota PWI seluruh Indonesia.  Tidak boleh lantaran keteledoran pengurus PWI Sulsel atau entah satu dua oknum pengurus ( tidak minta izin dan menyetorkan hasii penyewaan beberapa ruangan tanpa izin) kantor PWI yang menjadi korban dan seluruh wartawan anggota PWI merasakan kerugian. 

5.Peristiwa ini bagi PWI Pusat sangat  memperihatinkan, baru pertama kali terjadi dalam sejarah PWI yang berdiri sejak 9 Februari 1946. 

Gedung PWI Sulsel yang disegel atau dikorbankan itu adalah "warisan" tokoh-tokoh pers Sulsel yang pernah memperjuangkan keberadaan kantor tersebut. (mii)