Kemarau Ekstrem, DPR RI Sorot Penanganan Krisis Air Pertanian Berbasis Data

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah menekankan bahwa keberhasilan mitigasi kekeringan di sektor pertanian tidak boleh hanya diukur dari banyaknya alat atau pompa air yang disalurkan ke daerah.

Menurutnya indikator utama keberhasilan penanganan krisis adalah luasan sawah yang benar-benar berhasil diselamatkan dari ancaman gagal panen.

Peringatan ini menyusul rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait fenomena iklim terkini.

Pada Dasarian III Agustus 2026, indeks ENSO menunjukkan anomali El Nino dengan intensitas sangat kuat. BMKG memproyeksikan curah hujan bulanan di Pulau Jawa dan sejumlah sentra pangan lainnya berpeluang berada di bawah 50 milimeter pada September 2026.

Merespons kondisi tersebut, Rina mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menerapkan manajemen darurat berbasis data lapangan yang presisi dalam pemanfaatan sumber daya air yang kian menipis.

"Dalam kondisi krisis air, tolok ukurnya bukan seberapa banyak pompa yang dibagikan, melainkan berapa hektare sawah yang betul-betul terselamatkan. Penempatan pompa harus presisi, mempertimbangkan debit sumber air, fase pertumbuhan tanaman, dan tingkat kerentanan lahan," ujar Rina, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga

Puan Maharani Setuju Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana Secara Signifikan

Kementan tercatat telah menyiapkan sekitar 56 ribu unit pompa air pada 2026 sebagai langkah intervensi darurat nasional. Rina menilai langkah tersebut sudah tepat, namun implementasinya tidak boleh digeneralisasi tanpa pemetaan hidrologis yang akurat.

Ia menekankan bahwa daerah dengan debit air terbatas memerlukan sistem pengairan bergilir yang terjadwal ketat. Prioritas utama penyelamatan harus difokuskan pada pertanaman yang secara biologis masih mampu bertahan dan menghasilkan panen.

Selain debit air, ketersediaan bahan bakar untuk menggerakkan mesin pompa juga dinilai krusial. Rina meminta sinergi lintas instansi segera diperkuat agar petani tidak terhambat di lapangan.

"Kementan, BPH Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah harus duduk bersama memastikan akses BBM bersubsidi bagi petani berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Di sisi lain, diversifikasi ke pompa berbasis energi alternatif yang lebih hemat perlu mulai diperluas," tuturnya.

Rina juga mengingatkan agar krisis air musiman tidak terus disikapi dengan solusi tambal sulam. 

Penanganan darurat di hilir semestinya dibarengi dengan pembenahan mendasar pada infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

Langkah jangka panjang yang mendesak mencakup rehabilitasi jaringan irigasi tersier, normalisasi saluran air dan embung, pemeliharaan daerah tangkapan air, serta konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ia memperingatkan agar eksploitasi air tanah dalam melalui sumur bor dilakukan secara terukur berdasarkan kajian hidrologis, guna mencegah kerusakan akuifer dan ancaman krisis ekologis di masa mendatang.

"Krisis air tidak selesai hanya dengan terus menambah mesin pompa. Kita membutuhkan pengelolaan dari hulu ke hilir, mulai dari memulihkan daya tangkap DAS, menjamin keandalan tampungan air, hingga menyeleksi lahan yang paling mendesak untuk diselamatkan," kata Rina.

Di ranah fiskal, Rina menyoroti alokasi pagu Kementan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 yang mencapai sekitar Rp 40,15 triliun. 

Anggaran tersebut dinilai harus diprioritaskan secara disiplin pada program yang berdampak langsung terhadap stabilitas produksi pangan dan perlindungan petani.

Pengawasan ketat juga dibutuhkan pada rencana pengadaan gabah dan beras dalam negeri sebesar 4 juta ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2026, agar stabilitas harga di tingkat produsen tetap terjaga saat panen.

Terkait indikator ekonomi makro, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi umum nasional pada Agustus 2026 sebesar 3,19 persen secara tahunan.

Rina mengingatkan bahwa meski inflasi masih terkendali, lonjakan harga bahan pangan tetap membayangi apabila gangguan produksi akibat kekeringan tidak diantisipasi sejak dini.

"Kedaulatan pangan bukan sekadar menghitung berapa stok beras di gudang, melainkan memastikan petani punya kepastian pasokan air, akses sarana produksi, dan menerima harga panen yang layak. Setiap rupiah uang negara di sektor ini harus berdampak nyata bagi petani di sawah," pungkas Rina.(raa)