OSO: Kebijakan Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Daerah Ganggu Kesejahteraan Masyarakat

"Karena sumber dana di daerah terbatas, maka perlu dipikirkan agar dana bagi hasil dipastikan dibagikan ke daerah dengan jumlah yang proporsional," jelasnya.

Selain anggaran reguler, OSO meminta Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap anggaran penanganan bencana. Ia menilai seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki anggaran yang siap digunakan ketika terjadi bencana alam.

“Anggaran bencana alam harus selalu standby dan menjadi prioritas di seluruh kementerian dan lembaga, tidak boleh ditunda-tunda sedikit pun. Sebab, rakyat percaya pada Pemerintah Pusat. Jangan kecewakan masyarakat daerah yang mengalami musibah," pinta mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.

Menurut OSO, keterlambatan bantuan bencana berpotensi menimbulkan kekecewaan masyarakat kepada Pemerintah Pusat. Dia meminta, Presiden Prabowo Subianto memastikan jajaran pembantunya bekerja cepat dalam merespons kondisi darurat.

Bahkan, OSO mengusulkan agar pejabat yang tidak responsif dalam menangani bencana dievaluasi.

"Usulan saya, sebaiknya jika pembantu Presiden yang lambat membantu masyarakat yang kena bencana alam, sebaiknya diganti saja sama yang responsif," tegasnya.

Baca Juga

Pengamat Ungkap Faktor yang Perlu Dibenahi Demokrat Jatim untuk Pemilu 2029

OSO juga mengusulkan adanya program nasional yang mendorong daerah-daerah lain ikut membantu ketika suatu wilayah mengalami bencana. Menurutnya, solidaritas antardaerah merupakan bagian penting dari semangat kebangsaan.

“Kalau satu daerah kena bencana, maka daerah lain juga ikut membantu meringankan sebagai bentuk toleransi sesama anak daerah dan anak bangsa. Untuk daerah, saya akan bersama kalian," tandasnya.

Di kesempatan sama, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi mengatakan, guyuran dana ke daerah sangat penting untuk membiayai layanan dasar masyarakat. "Kami memerlukan satu kewajaran tertentu dari Pemerintah Pusat, sedikit demi sedikit mengembalikan lagi TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang telah dikurangi,” harap Bursah.

Bursah bilang, Pemerintah Daerah mafhum dengan langkah Pemerintah yang memfokuskan anggarannya untuk menggenjot sejumlah program strategis nasional. Bursah pun mencontohkan program andalan Presiden Prabowo yang butuh banyak anggaran, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program ketahanan pangan.

Namun, Bupati Lahat itu menilai, pengurangan TKD perlu dievaluasi agar tidak mengganggu kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Bahkan beberapa gubernur menitipkan suara kepada saya supaya TKD dikembalikan seperti awal," ungkap Bursah.