OSO: Kebijakan Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Daerah Ganggu Kesejahteraan Masyarakat

Senada, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menuturkan pemangkasan TKD turut berdampak terhadap kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan. Kota Bandung, kata dia, mengalami penurunan TKD hampir Rp 700 miliar pada tahun ini.

"Kita di daerah harus punya jejaring yang sangat kuat di Pemerintah Pusat. Sekarang, orientasinya lebih banyak pengendalian fiskal di pusat. Ya, kita di daerah hanya bisa menerima apa adanya, lalu bermain dalam gendang dan gelombang tersebut," ucap Farhan.

Ekonom Senior, Fuad Bawazier menilai, hanya sedikit daerah di Indonesia yang benar-benar mampu mandiri secara fiskal. Karenanya, perlu ada kebijakan yang berbeda antara daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan daerah yang masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.

Komisaris Utama MIND ID itu juga mencontohkan beberapa daerah yang fiskalnya kuat, seperti DKI Jakarta, Badung, Bali, yang fiskalnya kuat bukan dari pendapatan pertambangan. Kemudian, urai Fuad, Kabupaten Bengkalis, dan Provinsi Riau yang fiskalnya gagah karena pertambangan.

"Pokoknya hanya ada beberapa, kurang dari sepuluh jari istilahnya, yang memang bisa mandiri secara keuangan APBD-nya. Sebab itu, perlu ada kebijakan asimetris. Daerah-daerah yang merupakan pengecualian ini, bisa mendapatkan perlakuan berbeda dari daerah pada umumnya," pungkas Fuad.