Menkum Minta Masukan Kadin Terkait RUU Kadin dan Izin Perwakilan Kadin Luar Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) mempererat kolaborasi strategis bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Langkah ini diambil guna mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin sekaligus merumuskan sikap tegas pemerintah terkait banjir permohonan izin pembukaan kantor perwakilan Kadin dari negara-negara kekuatan ekonomi dunia.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan, pentingnya keterlibatan aktif Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah untuk memberikan masukan substantif demi menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.

Supratman menyampaikan bahwa proses pembentukan payung hukum baru bagi Kadin terus berjalan secara intensif di legislatif. Pemerintah siap menyambut pembahasan tersebut dengan melibatkan secara langsung seluruh pemangku kepentingan di dunia usaha.

"Soal RUU Kadin kita tidak perlu bahas terlalu jauh, kecuali dari sisi proses maksud saya, kecuali mungkin nanti teman-teman dari Kadin ada usulan menyangkut hal-hal yang bersifat substantif. Tentu karena ini menyangkut soal kemudahan berusaha, peran Kadin seperti apa ke depannya," ujar Supratman, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).

Ia menambahkan bahwa komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas dalam mendukung keberadaan Kadin sebagai motor penggerak perekonomian dan penciptaan lapangan kerja nasional.

Baca Juga

Disimak Putin hingga Modi, Anindya Bakrie Pidato Bawa Visi Prabowo ke Forum BRICS

"Dan insyaallah kalau sudah di tangan pemerintah, Presiden sudah mengeluarkan supres, kami tentu Pak Dirjen tolong diundang dengan teman-teman seluruh Kadin ya, dan anggota-anggota luar biasa Kadin yang bisa memberikan insight-insight terkait dengan perkembangan dunia usaha," tegasnya.

Selain persoalan regulasi domestik, Kemenkum juga mengonsultasikan isu krusial terkait desakan ekspansi organisasi pengusaha asing yang ingin beroperasi secara resmi di Indonesia. Pemerintah menangkap sinyal perlunya kehati-hatian tingkat tinggi dalam merespons manuver geopolitik ekonomi ini.

Supratman mengungkapkan bahwa beberapa perwakilan negara sahabat telah menyampaikan permohonan resmi untuk mendirikan perwakilan organisasi pengusaha mereka di dalam negeri.

"Beberapa waktu yang lalu ada dua utusan, yang pertama Duta Besar China datang ke saya, dan keinginannya Kadin China juga meminta izin untuk membuka kantor di sini, perwakilan. Juga terakhir khusus untuk Hong Kong juga, dan saya minta masukan dari teman-teman Kadin apakah ini boleh kita lakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang... apa namanya, perlu kehati-hatian seperti apa, saya enggak ngerti, gitu," ungkap Supratman.