Purbaya Dipecat Mendadak jadi Menkeu, Pengamat Tegaskan Investor Asing Mode Waswas

Jakarta, tvOnenews.com — Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara mendadak dinilai berpotensi menimbulkan gejolak di pasar keuangan.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai, ketidakpastian tersebut dapat tercermin dalam pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan berikutnya.

Menurut Ibrahim, ketahanan IHSG pada penutupan perdagangan belum dapat dijadikan gambaran bahwa pasar telah sepenuhnya merespons pergantian tersebut. Tekanan justru berpotensi terlihat ketika perdagangan kembali dibuka.

“Pergantian menteri keuangan secara mendadak dari Purbaya Yudhi Sadewa memicu kekhawatiran pelaku pasar, terutama investor asing, mengenai kesinambungan kebijakan anggaran pemerintah ke depan,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Ia memperkirakan IHSG berpotensi mengalami pelemahan pada pembukaan perdagangan, yang dapat berlangsung bersamaan dengan tekanan terhadap rupiah.

“Penutupan bisa saja besok dalam pembukaan pasar pagi mengalami pelemahan, bersamaan dengan mata uang rupiah,” ujarnya.

Baca Juga

APBN Harus Tetap Fleksibel di Tengah Ketidakpastian, Begini Strategi Pemerintah

Kekhawatiran investor, kata Ibrahim, tidak hanya berkaitan dengan pergantian figur di kursi Menteri Keuangan. Pergantian tersebut dinilai menyentuh persoalan yang lebih besar, yakni seberapa konsisten pemerintah mempertahankan arah kebijakan fiskal yang sebelumnya telah berjalan.

Terlebih, Purbaya sebelumnya telah mendorong sejumlah perubahan terhadap kebijakan dan asumsi anggaran. Perubahan tersebut mencakup upaya melakukan pembenahan di sektor perpajakan dan kepabeanan yang dinilai Ibrahim berpotensi menimbulkan resistensi dari sejumlah kepentingan.

“Purbaya ini bersih-bersih di Kementerian Keuangan, di pajak, di bea cukai. Bisa saja ini banyak sekali musuhnya, terutama orang-orang dari partai politik dan titipan-titipan politik,” kata Ibrahim.

Meski demikian, Ibrahim menegaskan dugaan mengenai adanya kepentingan politik tersebut merupakan penilaiannya. Bagi pasar, persoalan utamanya tetap berada pada ketidakpastian mengenai arah kebijakan fiskal setelah pergantian mendadak tersebut.

Risiko itu menjadi semakin penting karena pemerintah masih dituntut menjaga kredibilitas APBN 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Salah satu ruang yang menurut Ibrahim masih dapat digunakan pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal adalah melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ibrahim menilai efisiensi MBG diperlukan agar defisit APBN 2026 tetap terkendali dan berada di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, efisiensi tersebut bukan berarti menghentikan program MBG. Penghematan, menurut dia, dapat diarahkan pada komponen belanja yang tidak produktif sehingga tujuan utama program tetap berjalan.

Pagu awal MBG yang mencapai sekitar Rp330 triliun dinilai Ibrahim cukup besar jika dibandingkan dengan kesiapan tata kelola program di lapangan. Karena itu, penurunan anggaran menjadi sekitar Rp262,5 triliun, kemudian Rp232,5 triliun untuk sekitar 72,46 juta penerima, masih dianggap realistis.

Bahkan, Ibrahim melihat pemerintah masih memiliki ruang untuk memangkas anggaran MBG hingga di bawah Rp200 triliun, selama efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan tujuan utama program.

“Yang perlu dijaga bukan besarnya anggaran MBG, tetapi efektivitas belanjanya. Kalau ruang efisiensi di BGN masih ada, pemangkasan seharusnya dilanjutkan,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, efisiensi dapat menyasar berbagai sumber pemborosan, mulai dari biaya operasional, pengelolaan dapur, hingga logistik. Pemerintah juga dinilai perlu mengevaluasi cakupan program agar anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat optimal kepada penerima. (agr/ree)