Prabowo Bidik Kebangkitan Ekonomi Pesisir, 5.000 Kampung Nelayan Dikebut

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mengubah orientasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan menempatkan laut sebagai salah satu tumpuan utama ekonomi nasional. 

Sebanyak 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan terbangun hingga 2029, sementara kesejahteraan nelayan dikejar melalui target Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 120 pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, target tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP serta Budidaya Ikan Darat Tematik di Jakarta, Selasa (15/9).

Pemerintah menilai pembangunan pesisir selama ini belum mampu mengangkat kesejahteraan nelayan secara optimal. 

Karena itu, pembangunan KNMP tidak diarahkan sekadar membangun permukiman atau infrastruktur fisik, tetapi menciptakan ekosistem ekonomi yang menghubungkan nelayan dengan produksi, pengolahan, hingga pasar.

“Selama ini kita membelakangi laut. Akibatnya, nelayan kita tertinggal dan banyak yang masih berada di desil 1. Kalau nelayan kita lemah, kita juga tidak akan bisa menguasai laut kita sendiri,” ujar Zulhas.

Baca Juga

Prabowo Respons Niatan Mundur Gibran: Bukan Menolak, Tapi Memberikan Saran

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengubah posisi laut dalam strategi pembangunan nasional. 

Laut yang sebelumnya dinilai berada di belakang orientasi pembangunan kini ditempatkan sebagai halaman depan.

“Sekarang, di pemerintahan Presiden Prabowo, laut kita jadikan halaman depan. Karena itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas, termasuk pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih sampai 2029,” katanya.

Target tersebut sekaligus dibarengi dengan sasaran peningkatan daya beli dan kesejahteraan nelayan. Pemerintah menargetkan NTN mencapai 120 pada 2027.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan nelayan memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan biaya yang harus mereka keluarkan untuk kebutuhan produksi dan rumah tangga.

“Tahun depan Presiden menargetkan nilai tukar nelayan mencapai 120. Kita juga akan membuka akses pasar yang lebih luas. Dengan begitu, kesejahteraan nelayan meningkat dan pengentasan kemiskinan bisa kita percepat,” ujarnya.

Percepatan pembangunan KNMP telah berjalan di sejumlah daerah. Hingga saat ini, sebanyak 65 lokasi KNMP disebut telah terbangun dan beroperasi.

Sementara itu, pembangunan tahap kedua di 35 lokasi telah mencapai progres 85,6 persen per 2 September 2026. 

Dari jumlah tersebut, sembilan lokasi telah rampung 100 persen, sedangkan 26 lokasi lainnya ditargetkan selesai pada September 2026.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.269 lokasi. Dari target tersebut, pembangunan fisik telah dimulai di 1.090 lokasi.

Adapun 179 lokasi lainnya masih berada dalam tahap pra-pembangunan dan proses kontrak. 

Pemerintah perlu memastikan percepatan tersebut tidak hanya mengejar jumlah kampung yang selesai dibangun, tetapi juga memastikan fasilitas yang tersedia benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Sebab, konsep KNMP dirancang lebih luas daripada pembangunan infrastruktur. Pemerintah ingin membangun ekosistem ekonomi pesisir yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Nelayan tidak hanya didorong meningkatkan produksi, tetapi juga memperoleh fasilitas pengolahan dan akses pemasaran. 

Dengan begitu, nilai tambah hasil perikanan diharapkan tidak berhenti di tingkat produksi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Model tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus persoalan klasik yang dihadapi nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan posisi tawar yang lemah terhadap hasil tangkapan maupun produksi perikanan.

Untuk memastikan pembangunan dan operasionalisasi KNMP tidak berjalan sendiri-sendiri, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026.

Inpres tersebut menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Sinergi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar pembangunan KNMP tidak berhenti ketika konstruksi fisik selesai.

Pemerintah justru dituntut memastikan kampung-kampung tersebut segera menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif. 

Operasionalisasi, penguatan produksi, pengolahan, distribusi, hingga akses pasar menjadi bagian penting dari keberlanjutan program.

Dengan target 5.000 KNMP hingga 2029, pemerintah berharap pembangunan kawasan pesisir dapat mengubah wajah ekonomi masyarakat nelayan. 

Kawasan yang selama ini identik dengan kemiskinan ditargetkan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

Perubahan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan pembangunan fisik menjadi peningkatan pendapatan. 

Target NTN 120 pada 2027 pun menjadi salah satu tolok ukur apakah perubahan orientasi pembangunan itu benar-benar dirasakan nelayan.

Pada akhirnya, pemerintah ingin memastikan laut tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber daya yang dieksploitasi, tetapi sebagai ruang ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir. (agr/dpi)