Ajak 10 Negara Berdialog, Kepala BNPP RI: Kami Ingin Menciptakan Perbatasan sebagai Halaman Depan

Namun, Tito menegaskan tugas BNPP RI tidak berhenti pada pengamanan garis batas negara. Kawasan perbatasan juga diarahkan untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan ruang interaksi antarnegara.

Dengan pendekatan tersebut, kawasan perbatasan ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan nasional. “Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito.

Menurut Tito, pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan komunikasi yang intensif dengan negara-negara tetangga. Kerja sama tersebut diperlukan agar pertumbuhan aktivitas ekonomi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.

Selain aspek ekonomi, hubungan sosial dan budaya juga menjadi bagian dari dinamika kawasan perbatasan. Hubungan kekerabatan masyarakat yang terjalin lintas negara turut memengaruhi aktivitas perdagangan dan kunjungan keluarga.

Tito mencontohkan kondisi di wilayah perbatasan Papua Nugini. Sejumlah warga negara Papua Nugini diketahui tinggal di kawasan perbatasan Indonesia. Sebaliknya, terdapat pula warga Indonesia yang tinggal di Papua Nugini.

“Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” ucapnya.

Baca Juga

Tito Tegaskan Peran BNPP RI di Hadapan Negara Tetangga, Bukan Sekadar Menjaga Wilayah Perbatasan!

Di tengah pengembangan kawasan, penyelesaian berbagai persoalan perbatasan tetap menjadi perhatian BNPP RI. Tito mengapresiasi pembicaraan dengan Malaysia yang telah menghasilkan penyelesaian terhadap sejumlah area sengketa.

Meski demikian, persoalan Pulau Sebatik masih menjadi perhatian. Pulau tersebut terbagi antara wilayah Indonesia dan Malaysia dengan karakteristik khusus dalam pengelolaan perbatasan.

BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus untuk membahas persoalan Pulau Sebatik dengan pemerintah Malaysia.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan penetapan garis wilayah. Aspek tata kelola kawasan serta kehidupan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Melalui pertemuan ini, BNPP RI membuka ruang dialog bersama negara-negara tetangga untuk memperkuat komunikasi dan pemahaman dalam pengelolaan perbatasan.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk menjaga kedaulatan dan batas negara sekaligus mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai ruang interaksi antarnegara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rpi)