Prabowo Siapkan Pengambilalihan Rekrutmen Guru, Soroti Risiko Titipan Politik

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah pusat tengah membahas rencana mengambil alih kewenangan pengangkatan guru dari pemerintah daerah.

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem pendidikan nasional, khususnya dalam proses rekrutmen dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Prabowo menyampaikan rencana tersebut dalam program Presiden Prabowo Menjawab. Ia mengatakan pemerintah sedang membicarakan pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat.

"Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat," ujar Prabowo, dikutip dari rilis Bakom RI, Rabu (16/9).

Prabowo Soroti Rekrutmen Guru di Daerah

Prabowo menilai proses pengangkatan guru harus diperbaiki secara menyeluruh. Menurut dia, sistem rekrutmen tenaga pendidik harus dibuat lebih objektif, terukur, serta berorientasi pada kualitas.

Baca Juga

Prabowo Kumpulkan 250 Anggota Kadin di Hambalang, Ada Tiga Industri yang Jadi Perhatian

Ia juga menyinggung pemberian kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah yang dinilai menghadirkan tantangan tersendiri.

Prabowo mengatakan pemerintah perlu melihat kondisi yang terjadi di lapangan secara realistis. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan proses pengangkatan guru di tingkat daerah tetap berjalan secara objektif.

"Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita," kata Prabowo.

Ia kemudian menyinggung potensi pengangkatan tenaga pendidik berdasarkan hubungan pribadi maupun kepentingan politik.

"Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita," ujarnya.

Pengangkatan Guru Harus Sesuai Kebutuhan

Prabowo menegaskan proses pengangkatan guru harus mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan sekolah, serta standar kualitas yang ditetapkan.

Dengan demikian, kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain persoalan rekrutmen, pemerintah juga mempertimbangkan program peningkatan kemampuan bagi para tenaga pendidik.

Prabowo menyebut guru perlu mendapatkan kursus atau program peningkatan kapasitas agar dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan.

Prabowo Siapkan Program Percepatan untuk Sekolah Tertinggal

Selain membenahi sistem rekrutmen dan meningkatkan kemampuan guru, Prabowo juga mengungkapkan rencana membuat program percepatan untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.

Salah satu opsi yang tengah dipikirkan adalah merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk diterjunkan membantu sekolah yang membutuhkan.

Prabowo menyebut tenaga tersebut nantinya dapat berperan sebagai guru dalam program darurat untuk mengatasi persoalan kekurangan tenaga pendidik di sekolah tertentu.

"Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah," kata Prabowo.

Program tersebut menjadi salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk mempercepat penanganan persoalan pendidikan, terutama di sekolah yang kondisinya paling tertinggal.

Libatkan PNS untuk Bantu Sekolah Tertentu

Prabowo juga membuka kemungkinan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja untuk membantu sekolah-sekolah tertentu melalui penugasan sementara.

Menurut dia, para pejabat atau PNS tersebut dapat diterjunkan dalam waktu singkat sesuai dengan kebutuhan daerah.

Durasi penugasan dapat berlangsung selama dua hingga tiga minggu. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing wilayah.

"Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu," ujar Prabowo.

Rencana pengambilalihan kewenangan pengangkatan guru oleh pemerintah pusat, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga program percepatan untuk sekolah tertinggal menjadi sejumlah langkah yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional.