Sindikat SIM Palsu Terbongkar, Komisi III Minta Sistem Ujian dan Penerbitan SIM Dibenahi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membenahi sistem penerbitan surat izin mengemudi (SIM). Dorongan tersebut disampaikan setelah Polres Siak, Riau, mengungkap sindikat pemalsuan SIM lintas wilayah.

Ahmad Sahroni mendukung langkah kepolisian memberantas sindikat tersebut. Namun, ia menilai munculnya praktik pembuatan SIM palsu perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem penerbitan SIM secara menyeluruh.

“Saya dukung polisi berantas habis sindikat SIM palsu ini. Tapi kita juga harus bertanya, kenapa ada orang yang rela membayar Rp550 ribu untuk SIM C palsu? Padahal, SIM resminya hanya berkisar Rp100 ribu? Artinya ada masalah yang harus dibenahi,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Sahroni Soroti Alasan Masyarakat Memilih SIM Palsu

Sahroni menilai keberadaan sindikat SIM palsu tidak hanya perlu dilihat dari sisi penindakan terhadap pelaku. Menurutnya, ada persoalan dalam sistem yang juga perlu dicermati agar masyarakat tidak mencari jalan pintas.

Ia menyebut masyarakat bisa saja memilih menggunakan jasa pembuatan SIM palsu karena merasa kesulitan memperoleh SIM secara resmi. Selain itu, dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses penerbitan SIM juga disebut sebagai salah satu persoalan yang harus diberantas.

Baca Juga

DPR: Mohon Maaf, Pemerintahan Prabowo Jauh Lebih Demokratis dari Era Sebelumnya

Karena itu, Sahroni meminta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan evaluasi terhadap sistem dan metode ujian SIM.

Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu dilakukan dengan tetap memastikan setiap pemegang SIM memiliki kompetensi berkendara. Namun, metode ujian juga dinilai perlu menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas saat ini.

“Menurut saya, metode ujian harus up to date dengan kondisi terkini. Malah justru sekarang yang tak kalah penting soal kesiapan mental berkendara karena banyak pengendara ugal dan arogan. Jadi itu kuncinya, berantas pungli dan permudah seleksi,” ucapnya.

Komisi III Minta Pungli SIM Diberantas

Selain mengevaluasi metode ujian, Sahroni meminta praktik pungli dalam proses penerbitan SIM diberantas.

Menurutnya, proses mendapatkan SIM harus tetap memastikan seseorang memenuhi kompetensi berkendara. Namun, mekanisme seleksi juga perlu dibuat relevan sehingga masyarakat tidak terdorong menggunakan jalur ilegal.