Panglima TNI Sebut Masalah Papua Tak Bisa Diatasi Sendiri, Infrastruktur dan Kolaborasi Jadi Kunci

Jakarta, tvOnenews.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan penanganan berbagai persoalan di Papua tidak dapat hanya mengandalkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut Agus, penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, serta kementerian terkait. Pernyataan tersebut disampaikan Agus merespons sejumlah peristiwa penembakan warga sipil yang diduga dilakukan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam beberapa waktu terakhir.

Agus mengatakan TNI telah menggelar sejumlah satuan di wilayah Papua. Namun, luasnya wilayah Papua dengan kondisi geografis yang didominasi pegunungan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan persoalan di wilayah tersebut.

"Kita sudah menggelar satuan-satuan di Papua. Memang Papua wilayahnya kan sangat luas ya, besar sekali wilayahnya, wilayah terdiri dari pegunungan-pegunungan yang ekstrem ya. Dan menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi pemerintah daerah, kementerian-kementerian," kata Agus kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).

Luas Wilayah dan Medan Papua Jadi Tantangan

Agus menyoroti kondisi geografis Papua yang memiliki wilayah sangat luas dan terdiri atas kawasan pegunungan dengan medan ekstrem.

Baca Juga

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi akan Tampil di HUT TNI ke-81, 900 Alutsista Siap Unjuk Kekuatan di Monas

Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya menangani berbagai persoalan yang terjadi di Papua. Karena itu, keberadaan TNI perlu didukung dengan peran pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Kolaborasi tersebut, kata Agus, tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan. Pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan dan akses masyarakat di berbagai wilayah Papua.

Agus Soroti Pentingnya Infrastruktur

Selain persoalan keamanan, Agus menilai pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung akses masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di Papua.

Ia mencontohkan pentingnya pembangunan jembatan untuk menghubungkan wilayah kecamatan dan desa sehingga akses masyarakat menjadi lebih mudah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur juga dapat membantu kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

"Jangankan di Papua, di wilayah saya di Batukaras saja masih jembatan, makanya Bapak Presiden kan mencanangkan membuat jembatan untuk mengakses antara kecamatan, desa supaya kesejahteraan masyarakat, ekonominya juga lancar," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus untuk menggambarkan bahwa persoalan akses dan infrastruktur juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah Warga Sipil Jadi Korban Penembakan

Pernyataan Agus mengenai perlunya kolaborasi pemerintah disampaikan setelah sejumlah peristiwa penyerangan terhadap warga sipil terjadi di Papua.

Salah satunya terjadi pada Rabu (9/9/2026). Tiga orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Muliama, Papua Pegunungan, dilaporkan meninggal dunia setelah ditembak.

Ketiga pegawai tersebut menjadi korban dalam peristiwa yang diduga melibatkan anggota OPM.

Peristiwa tersebut terjadi ketika persoalan keamanan di sejumlah wilayah Papua masih menjadi perhatian. Aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintah di daerah juga menjadi bagian yang terdampak oleh kondisi keamanan.

Sopir dan Mobil Dibakar di Jalur Wamena-Mbua

Peristiwa lainnya terjadi pada Selasa (15/9/2026). Anggota OPM dilaporkan membakar seorang sopir beserta mobil yang dikendarainya di jalur Wamena menuju Mbua, Papua Pegunungan.

Peristiwa tersebut kembali menyoroti kondisi keamanan di wilayah Papua Pegunungan, khususnya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas dan perjalanan melalui jalur antardaerah.

Rangkaian kejadian tersebut menjadi latar belakang respons Panglima TNI mengenai penanganan persoalan Papua. Agus menegaskan bahwa TNI telah mengerahkan satuan di Papua, tetapi kondisi wilayah yang luas dan medan pegunungan ekstrem membuat penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Menurut Agus, pemerintah daerah dan kementerian terkait perlu berjalan bersama dengan TNI. Selain aspek keamanan, pembangunan infrastruktur juga dinilai penting untuk membuka akses antarkawasan sekaligus mendukung kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat.