Darurat Ekologi Mentawai! Populasi Bilo Klos Gibbon Turun 42 Persen Sisa 11.900 Ekor

Padang, tvOnenews.com - Laju kerusakan lingkungan dan penurunan populasi satwa endemik di Kepulauan Mentawai telah mencapai tahap darurat. Aliansi Mentawai (Mentawai Alliance), sebuah koalisi tiga lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari Green Justice Indonesia (GJI), Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), dan SwaraOwa, kini tengah mengonsolidasikan langkah untuk menyelamatkan hak adat, ruang hidup, serta kelestarian ekosistem di wilayah tersebut. 

Integrasi pendekatan dari ketiga lembaga ini menghadirkan perpaduan antara advokasi hukum adat, pemulihan ruang hidup berbasis masyarakat, dan riset ilmiah populasi satwa endemik.

Direktur Green Justice Indonesia (GJI), Panut Hadisiswoyo, menegaskan pentingnya kolaborasi tiga lembaga ini dalam menyikapi situasi darurat ekologi yang kian mendesak di Mentawai. Setiap organisasi membawa fokus yang saling melengkapi untuk memperkuat benteng pertahanan ekosistem kepulauan tersebut.

"Kita tiga lembaga ini mencoba untuk mengintegrasikan tiga pendekatan sebenarnya untuk dalam hal menyikapi darurat ekologi Mentawai yang kita ingin menyelamatkan hak adat, ruang hidup dan juga ancaman kepunahan satwa endemik. Di mana ruang hidup, hak adat diperkuat oleh tim YCMM dan kita kemudian menyelamatkan kepunahan satwa endemik di Mentawai itu dari segi sainsnya, dari segi data-data terkini," kata Panut Hadisiswoyo.

Panut menyoroti bahwa penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan kunci utama pertahanan lingkungan. Hingga saat ini, di tengah luasan 27.000 hektare wilayah adat yang dikelola dan diklaim oleh masyarakat, proses pengakuan resmi dari negara masih berjalan lambat. 

Dari 31 MHA yang sudah terbentuk, baru 9 yang mengantongi pengakuan dari Bupati Mentawai, dan saat ini sedang menunggu verifikasi teknis dari Kementerian Kehutanan. Sementara itu, sekitar 22 MHA lainnya masih menunggu penetapan di tingkat pemerintah kabupaten.

Baca Juga

Ekowisata Tak Lagi Sekadar Menikmati Alam, Ini Konsep 7E yang Bisa Mengubah Cara Destinasi Dikembangkan

"Kenapa kita penting mendorong dan juga mengangkat dan juga memperkuat nilai adat ini, karena kita yakin bahwa dengan penguatan nilai adat ini dan pengakuan hak adat oleh masyarakat adat Mentawai menjadi benteng yang paling terakhir untuk penyelamatan ekosistem di Mentawai. Kita percaya bahwa masyarakat adat punya kearifan yang bisa mendukung upaya-upaya penyelamatan ekosistem termasuk juga satwa endemik yang ada di Mentawai," tegas Panut.

Sikap tegas masyarakat adat juga terlihat dari langkah lima Uma di Siberut, yakni Uma Samalelet, Uma Sarokdok, Uma Sapojai, Uma Tasirigurup, dan Uma Salele Baja, yang telah menyampaikan penolakan langsung kepada Bupati Mentawai terhadap usulan perizinan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru. 

Kebijakan ekstraktif dan eksploitatif dinilai hanya akan memperparah kerusakan ruang hidup serta mengancam keberadaan Klos Gibbon atau Bilo (Hylobates klossii), primata endemik yang keberadaannya di seluruh dunia hanya terdapat di Mentawai.

Dari sisi pendampingan masyarakat adat dan tata kelola wilayah, Staf Pengorganisasian YCMM, Askurnis Lubis (Buyung), memaparkan berbagai program yang telah berjalan selama dua tahun terakhir untuk memperkuat kapasitas warga di tingkat tapak.

"Di dalam koalisi ini, kita sebenarnya sama-sama saling menopang untuk berkegiatan di Mentawai. Terutama kemudian di YCMM itu, kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung di dua tahun ini terkait memperkuat legalitas adat untuk pengakuan umah-umah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Mentawai. Di dua tahun kemarin ini, kita berhasil dua komunitas, dua umah yang kita ajukan ke Bupati untuk ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya," jelas Buyung.

Selain mendorong legalitas hukum, YCMM memfasilitasi pemulihan tutupan lahan di Desa Madowak dan Matotonan melalui pendekatan restorasi berbasis masyarakat adat. Langkah ini dilakukan dengan mengagumi serta memperkaya kumonean (ladang tradisional Mentawai) menggunakan tanaman bernilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. 

YCMM juga menerapkan pola pertanian regeneratif melalui pembentukan Sekolah Lapang bagi petani-petani kunci guna meningkatkan kapasitas budidaya produktif dan mengidentifikasi potensi ekonomi alternatif.

Buyung juga menambahkan fenomena hubungan adat yang mendalam antara masyarakat dengan primata local, di mana dalam tradisi etnografi Mentawai, figur adat seperti Sikerei memiliki pantangan ritual untuk mengonsumsi Bilo. 

Namun, keterasingan ruang kelola dan aturan hukum negara yang kaku sering kali menempatkan masyarakat pada posisi rentan.

"Di Mentawai itu 82 persen itu kawasan hutan, yang kemudian secara aturannya di kehutanan kan tidak boleh ada satu aktivitas apapun dalam kawasan hutan, kecuali aktivitas kehutanan yang diberikan izin. Sehingga kemudian masyarakat adat di Mentawai itu sangat rawan sekali dikriminalisasi oleh aturan kehutanan. Pengakuan wilayah adat ini kita coba diskusikan di tingkatan umah, kampung ke kampung, lalu muncul kesadaran bahwasannya selama ini kita masyarakat adat yang mempunyai hak secara turun-temurun tidak pernah diakui oleh pemerintah," tambah Buyung.

Dari kacamata sains dan konservasi primata, Direktur SwaraOwa, Arif Setiawan (Wawan), menyajikan data hasil pemantauan populasi Bilo terkini yang dikumpulkan sejak tahun 2023 hingga 2024 di Pulau Siberut, Sipora, serta Pagai Utara dan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode vocal count (penghitungan suara) mengingat sifat Bilo yang sangat sensitif terhadap kehadiran manusia. Hasil survei memperlihatkan tren penurunan populasi yang sangat mengkhawatirkan.

"Estimasi kerapatan kelompok Bilo per kilometer perseginya di Taman Nasional Siberut itu 1,83, kemudian di luar TN Siberut itu 0,79 group per kilometer persegi. Di Sipora hanya 0,32, sangat rendah sekali. Di Pagai Utara dan Pagai Selatan ada 0,53 group per kilometer persegi. Kalau kita hitung populasinya, di dalam Taman Nasional ada sekitar 7.800 individu, di luar Taman Nasional di Siberut ada sekitar 2.900, di Sipora paling kritis kondisinya saat ini populasi diperkirakan hanya 229 individu, dan di Pagai Utara Selatan masih ada 943 individu. Seluruh Pulau Mentawai ada 11.900-an individu," jelas Wawan.

Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan total populasi Bilo hingga 42 persen selama kurun waktu dua puluh tahun terakhir (sejak estimasi awal tahun 2005), atau rata-rata menyusut 2,3 persen setiap tahunnya. Penurunan ini dipicu oleh dua kombinasi ancaman utama: perburuan liar dan hilangnya tutupan hutan.

"Bilo ini penting secara ekologi. Pertama dia bisa berperan sebagai spesies payung, karena Bilo ini sangat spesifik, untuk bertahan hidup butuh spesifik habitat yang paling bagus. Ketika hutannya ini terjaga untuk Bilo, otomatis spesies yang lain akan terjaga juga. Yang kedua, untuk fungsi regenerasi hutan, Bilo ini hampir 70 persen lebih makannya buah-buahan hutan. Dia berperan sebagai pemencar biji-bijian hutan," papar Wawan mengenai peran krusial primata ini.

Wawan mengungkapkan bahwa erosi budaya turut mempercepat laju perburuan Bilo. Jika dulu berburu Bilo dibatasi oleh norma dan tabu adat, saat ini perburuan marak dilakukan menggunakan senapan angin berkekuatan gas yang dengan mudah dibeli secara daring oleh warga. Motivasi perburuan pun bergeser dari kebutuhan adat menjadi sekadar kegiatan rekreasi atau mengisi waktu luang. Kombinasi perburuan dan kerusakan kanopi hutan menjadi ancaman mematikan bagi Bilo, mengingat primata arboreal ini bersifat monogami dan hanya melahirkan anak setiap tiga tahun sekali.

Ancaman ini makin terakumulasi dengan adanya sisa-sisa ancaman komersialisasi dan pembukaan akses pemanfaatan kayu. Aliansi Mentawai mendesak Kementerian Kehutanan untuk menghentikan seluruh izin eksploitasi komersial dan memprioritaskan pemulihan kawasan melalui restorasi ekosistem serta percepatan penetapan hutan adat. 

Pengakuan legal atas hak masyarakat adat dinilai sebagai jalan terbaik untuk menjamin keberlanjutan ruang hidup manusia sekaligus menyelamatkan satwa endemik Mentawai dari jurang kepunahan. (aag)