Menko Airlangga Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memberikan kepastian bahwa tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami lonjakan hingga pengujung tahun 2026. Ketetapan ini diambil meski tensi geopolitik internasional dan konflik global masih membayangi stabilitas ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih cukup tangguh berfungsi sebagai instrumen peredam kejut (shock absorber) dalam memitigasi dampak konflik Selat Hormuz serta ketegangan Rusia-Ukraina terhadap harga energi.

"Kita tahu perang di Selat Hormuz sudah (berlangsung) 6 bulan, ini sudah lebih dan ujungnya kita belum kelihatan ujungnya. Kemudian yang perang Ukraina pun belum selesai, namun kelihatannya dunia sudah mulai imun terhadap kedua perang tersebut. Ya tentu gonjang-ganjing perubahan harga minyak yang terus selalu dimonitor," kata Airlangga dalam acara ANTARA Business Forum (ABF) 2026 di Jakarta, Rabu (23/9).

Airlangga memaparkan bahwa kalkulasi harga perolehan pemerintah bagi bahan bakar nonsubsidi saat ini masih bergerak di level 90 dolar AS per barel, sejalan dengan harga komoditas minyak mentah dunia yang bertengger di bawah ambang 100 dolar AS per barel. 

Dengan parameter tersebut, kestabilan harga ritel BBM bersubsidi diproyeksikan aman terkendali.

"Alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN kita. Sehingga kalau harga minyak di bawah 100 (dolar AS per barel), sekarang harga pembelian pemerintah khusus yang non-subsidi itu di bawah 100 dolar AS per barel, sekitar 90-an dolar AS. Ini sampai akhir tahun kita masih bisa pertahankan, tidak ada perubahan kenaikan harga, terutama BBM bersubsidi," ujar Airlangga.

Baca Juga

Antrean BBM Masih Terus Terjadi, Pengamat: Mobilitas Logistik Nasional Masih Andalkan Truk

Kesiapan pasokan energi sebelumnya juga ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

Ia menyatakan otoritas terkait senantiasa memastikan ketersediaan cadangan BBM nasional, khususnya produk-produk yang disubsidi negara, guna menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Kami, pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM subsidi," ujar Menteri ESDM Bahlil dalam keterangannya usai mengikuti Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9).

Di samping persoalan pasokan, Bahlil turut menggarisbawahi tantangan distribusi agar subsidi energi tersebut benar-benar tepat sasaran. 

Ia menyentil fenomena peralihan konsumsi di mana segmen masyarakat berekonomi mapan turut memburu komoditas yang disubsidi oleh negara.

"Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi," kata Bahlil.

Menteri ESDM menegaskan kembali bahwa alokasi BBM bersubsidi secara filosofis dianggarkan khusus bagi kalangan yang membutuhkan, sehingga kesadaran masyarakat mampu dan ketepatan sasaran menjadi kunci utama dalam tata kelola subsidi energi. (ant/dpi)