Komisi IV DPR RI Minta Dirjen PSDKP Jelaskan Secara Terbuka Soal Penyegelan 1.000-an Ton Udang di Jatim

“Kepentingan utama kita adalah menjaga industri pengolahan tetap berjalan sekaligus memastikan pembudidaya udang dalam negeri mendapatkan pasar dan harga yang sehat. Jadi penegakan hukum dan perlindungan ekonomi masyarakat harus berjalan bersama,” tegasnya.

Johan tidak mempersoalkan kewenangan KKP melakukan pengawasan. Tetapi sebaliknya, adanya penyegelan tidak berarti KKP bebas memyegel tanpa dasar fakta, prosedure, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena legalitas penyegelan tidak cukup di nilai hanya dari ada atau tidaknya kewenangan KKP.

Adapun menurutnya yang perlu diuji juga adalah prosedur, alasan, bukti awal, objek, tujuan dan proposionalitas tindakan tersebut.

Baca Juga

Dua Perusahaan Pertanyakan Dasar Penyegelan KKP Usai Amankan 1.048 Ton Udang Impor