Kelompok Masyarakat Minta Kekerasan Papua Dihentikan

“Sebenarnya ada banyak jalan untuk menyampaikan aspirasi, di mana teman-teman bisa turun jalan dan lain sebagainya, tetapi kami memilih menyampaikan aspirasi dengan jalan yang lebih intelektual,” ujarnya.

Dia berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat meneruskan hasil rekomendasi tersebut kepada pemerintah pusat apabila terdapat persoalan yang membutuhkan kebijakan di tingkat nasional.

Selain persoalan kekerasan, forum turut menyoroti dampak situasi keamanan terhadap pelayanan dasar masyarakat.

Yops menyebut penarikan sebagian tenaga kesehatan dan tenaga pengajar dari sejumlah wilayah ke perkotaan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri,” ungkapnya.

Menurut dia, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kebutuhan masyarakat meski situasi keamanan di sejumlah wilayah belum sepenuhnya stabil.

Baca Juga

Siapa Al Kaisar, Ketua Geng Motor Warser di Makassar? Diduga Terlibat Penculikan hingga Penganiayaan Warga

Ketua Panitia Diskusi Publik, Jasman Yalegat, mengatakan persoalan kemanusiaan dan konflik di sejumlah wilayah Papua Pegunungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

“Persoalan kemanusiaan, konflik bersenjata serta situasi Papua yang kian memprihatinkan ini perlu adanya keterlibatan semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat sipil,” kata Jasman.

Dia menyebut Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, dan Yahukimo sebagai sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian bersama.

Jasman menegaskan diskusi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Gagasan yang muncul akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

“Tujuan diskusi publik ini merupakan salah satu alternatif yang bisa menjadi ruang penyatuan gagasan dari berbagai pihak. Kemudian dapat dirumuskan secara bersama-sama dan ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” jelasnya.

Forum Papua Muda Progresif menilai perlindungan masyarakat sipil harus menjadi bagian penting dalam upaya mencari penyelesaian konflik di Papua Pegunungan.

Tiga rekomendasi yang dihasilkan diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat sipil dan masyarakat adat, membuka ruang dialog lintas elemen, serta menghentikan kekerasan yang berdampak terhadap warga.

Bagi Papua Muda Progresif, dialog tidak cukup berhenti pada pernyataan. Hasil pembahasan diharapkan diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah konkret oleh lembaga yang memiliki kewenangan.