Tersisa 77 Hari Tuntaskan Program Prioritas Presiden, Kepala KSP Kawal Percepatan Pembangunan RSUD Kelas C
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo langsung terjun mengawasi percepatan peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas D dan D Pratama menjadi kelas C.
Dengan waktu penyelesaian yang tersisa cuma 77 hari, KSP mendorong seluruh pihak mengurai kendala pembangunan dan memastikan program prioritas Presiden Prabowo berjalan sesuai target.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Listyo mengatakan bahwa percepatan peningkatan kelas RSUD membutuhkan koordinasi yang kuat dan langkah penyelesaian yang terukur.
Pemerintah harus memastikan pembangunan berjalan tepat waktu serta menghasilkan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Hal itu diungkap oleh Listyo dalam rapat koordinasi percepatan peningkatan kelas RSUD Batch 3 dan 4, di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026).
“Waktunya tinggal 77 hari. Harapan kita, permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan segera bisa kita urai, sehingga rumah sakit ini bisa berdiri tepat waktu dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
KSP bersama Kementerian Kesehatan, Danantara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta para pelaksana konstruksi membahas proggres pembangunan dan berbagai kendala di lapangan.
Pembahasan mencakup persoalan anggaran, kondisi sosial dan geografis, kebutuhan material, serta aspek keamanan yang dapat memengaruhi percepatan pembangunan.
KSP mendorong seluruh pihak menyusun jadwal kerja dan target penyelesaian yang jelas. Setiap kendala harus dipetakan sesuai penyebabnya agar langkah penanganannya tepat dan dapat segera dilaksanakan.
Persoalan yang memerlukan arahan Presiden akan dilaporkan untuk memperoleh tindak lanjut.
KSP juga akan melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan progres pembangunan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Verifikasi tersebut akan melibatkan BPKP dan unsur terkait sesuai kebutuhan, termasuk dalam penanganan persoalan keuangan, pengawasan, keamanan, dan percepatan aspek regulasi.
“Setelah ini, kita akan mengatur timeline, mengatur jadwal, dan mengawasi supaya progresnya bisa berjalan dengan baik. Untuk hal-hal khusus yang memerlukan arahan dan petunjuk Bapak Presiden, tentu akan kita laporkan kepada beliau,” kata Listyo.
Load more