Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Ini 4 Langkah Pembenahan Program MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyiapkan empat langkah prioritas untuk membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak awal Januari 2025. 

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, empat langkah pembenahan yang akan dilakukan yakni pertama, mempercepat pemerataan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T); kedua, memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketiga, meningkatkan keamanan dan mutu gizi makanan; dan keempat menertibkan data penerima manfaat serta pemberantasan penyimpangan. Langkah-langkah pembenahan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG di Jakarta.

“Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden, MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Untuk mempercepat pemerataan layanan MBG ke wilayah 3T, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi di wilayah Indonesia timur pada 2 Oktober 2026. Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, BGN melaksanakan aktivasi tahap kedua yakni 980 SPPG baru di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

“Adapun petunjuk teknis SPPG 3T ditargetkan rampung pekan ini untuk memberikan kepastian operasional SPPG 3T yang telah diaktivasi,” ujar Zulhas.

Baca Juga

Dua Tahun CKG, 105 Juta Orang Terjangkau untuk Deteksi Dini Risiko Kesehatan

Perbaikan tata kelola pun sudah dilakukan pemerintah sejak awal Oktober 2026 lewat penetapan skema insentif baru. SPPG mendapatkan insentif sesuai penerima manfaat yang dilayani dengan perhitungan sebesar Rp2.000 per porsi. 

Selain itu, kata Zulhas, pemerintah mendata ulang SPPG untuk memastikan SPPG yang beroperasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara (SPS 2), SPPG yang memenuhi kriteria operasional harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang di-suspend, tidak pernah mengalami kejadian fatal, dan melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.

“Data BGN mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2,” ucapnya.

Zulhas melanjutkan, berkaitan dengan peningkatan keamanan, pemerintah melakukan benchmarking atau studi banding ke negara yang sudah berpengalaman, di antaranya Jepang dan Italia. Saat ini, BGN telah melaksanakan percontohan di 66 SPPG di 10 provinsi dengan menyajikan MBG secara prasmanan.