BNPPDT Gandeng KSP Jangkau Percepatan Infrastuktur Masyarakat Perbatasan
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) tengah berupaya melakukan percepatan penanganan daerah terpencil melalui pemetaan wilayah dan penetapan prioritas pembangunan.
Upaya itu menjadi pokok pembahasan BNPPDT bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dalam upaya penguatan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat daerah perbatasan.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPPDT, Nurdin mengatakan, dalam penanganan daerah terpencil bakal diawali dengan pemetaan dan penyusunan kriteria untuk menentukan wilayah prioritas.
Langkah ini ditujukan sebagai dasar penyusunan rencana induk dan aksi yang terintegrasi dengan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
“Untuk daerah terpencil, kita petakan terlebih dahulu, menentukan kriterianya, kemudian menetapkan prioritas. Dari prioritas tersebut, kita susun rencana induk penanganan yang terintegrasi dengan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” kata Nurdin di Jakarta, Selasa (27/10).
Nurdin menjelaskan, percepatan penanganan daerah terpencil diarahkan untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi.
Ia menekankan pihaknya mendorong sinergi lintas sektor agar upaya tersebut dapat direalisasikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Selain pembangunan infrastruktur, BNPPDT menyiapkan program pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan lokal diantaranya melalui penataan program pemberdayaan nelayan yang mencakup pendataan, pendampingan, serta pembinaan dan pengamanan selama aktivitas melaut.
Sementara itu, perwakilan Kantor Staf Presiden, Christopher Nugraha menekankan pentingnya percepatan penyelarasan program prioritas nasional dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Ia mencontohkan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sota yang telah dibangun namun belum beroperasi.
“Kita juga bisa melihat bahwa di sekitar perbatasan Sota itu ada sejumlah sekolah. Harapannya, [program MBG] ini bisa menjadi dukungan kepada sekolah-sekolah, khususnya dalam peningkatan gizi murid-murid di sana,” ungkap Christopher.
Selain itu, Christoper turut mengusulkan penjajakan sinergi layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk menjangkau masyarakat
Menurutnya, keberadaan PLBN dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat perbatasan.
Tak hanya itu, Christoper turut menilai PLBN yang berpotensi menjadi penggerak perdagangan, pariwisata, dan jasa di kawasan perbatasan.
“Banyak sekali mereka yang dari Malaysia, yang dari Sarawak itu melintas pergi ke Singkawang dan ke Pontianak untuk berwisata, menginap, dan makan kuliner. Inilah salah satu contoh bagaimana PLBN kemudian menjadi pengungkit, penggerak, dan juga memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berdampak,” tegasnya. (raa/dpi)
Load more