Soal Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Ini Kata Yusril

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) Yusril Ihza Mahendra buka suara soal pembentukan tim koordinasi penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Yusril mengatakan pembentukan tim koordinasi tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ia menegaskan pembentukan tim tersebut bertujuan menyamakan persepsi, standar, serta prosedur penyelidikan dan penyidikan antara Komnas HAM dan Kejagung.

“Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, melainkan prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama,” kata Yusril.

Yusril mengatakan pihaknya bertugas melakukan koordinasi untuk mencari tahu penyebab hasil penyelidikan kasus HAM berat masa lalu oleh Komnas sebagian besar mandek di Kejaksaan serta mencari jalan keluar untuk mengatasinya.

Menurut dia, persoalan utama yang perlu diselesaikan ialah perbedaan pemahaman mengenai standar dan prosedur antara penyelidikan yang menjadi kewenangan Komnas HAM dan penyidikan yang menjadi kewenangan Kejaksaan.

Baca Juga

Sikap Tegas Menko Yusril, Buka Jalur Komnas HAM Bongkar Fakta Kerusuhan Berujung Insiden Penembakan di Pidie Aceh

“Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan,” imbuhnya.

Fungsi koordinasi, Yusril menambahkan, merupakan bagian dari tugas Kemenko dalam memastikan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian persoalan lintas lembaga.

Koordinasi, kata dia, tidak berarti intervensi ataupun mengurangi independensi lembaga yang dikoordinasikan.

“Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut,” ujarnya. 

Yusril, menyampaikan bahwa pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, khususnya 13 kasus mala lalu yang belum diselesaikan melalui jalur yudisial.

Dia mengatakan pokja tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Polri, serta tidak menutup kemungkinan dari kalangan akademisi dan hakim.

Hal itu disampaikan sesuai rapat koordinasi tingkat menteri membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat yang turut dihadiri Wakil Menko Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, Wakil Ketua Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo, serta Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Didik Farkhan.

Sementara itu, siaran pers lanjutan disampaikan Yusril pada Senin malam menanggapi pernyataan Anggota Komnas HAM Amiruddin yang menyebut lembaganya tidak terlibat dalam pembentukan pokja dan menolak bergabung dengan tim tersebut.

Amiruddin, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan salah satu dasar penolakan adalah karena posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Sebagai lembaga negara mandiri, Komnas HAM bukan menjadi bagian dari kerja-kerja eksekutif, sementara pokja yang dikendalikan oleh Menko Kumham Imipas adalah instrumen dari eksekutif atau pemerintah,” ujarnya. (ant)