Enam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Ajukan Perlindungan ke LPSK, Masih Proses Penelaahan

Jakarta, tvOnenews.com - Enam orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ketua LPSK Achmadi mengatakan permohonan perlindungan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026.

“Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara,” kata Achmadi, kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Achmadi menuturkan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Hal ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian, Achmadi menegaskan bahwa LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.

Baca Juga

Presiden hingga Menteri Disadap, Pemerintah Antisipasi Penyalahgunaan Alat Penyadapan

LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.

“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujar Achmadi.

Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

Untuk diketahui, saat ini total tersangka penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden Prabowo sebanyak empat orang.

Terhadap tiga tersangka berinisial LSP, EH, dan AS telah dilakukan penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

Namun, terhadap tersangka SU, saat ini belum bisa dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke. (ars/nsi)