RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat
- Tangkapan layar DPD RI
“Yang kami perjuangkan adalah mengembalikan dan memperkuat kemampuan negara untuk mengelola kekayaan migas nasional melalui instrumen badan usaha milik negara yang kuat, profesional, terintegrasi, dan berpihak kepada kepentingan bangsa,” ujarnya.
“Pertamina harus diperkuat bukan demi Pertamina itu sendiri, melainkan untuk memperkuat negara dan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Arie menjelaskan, anggota FSPPB bekerja di seluruh mata rantai industri energi, mulai dari eksplorasi, produksi migas, pengelolaan kilang, pengangkutan dan penyimpanan, hingga distribusi energi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Karena itu, menurutnya, pengelolaan migas merupakan satu kesatuan sistem yang kompleks dan tidak bisa hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, melainkan juga oleh penguasaan teknologi, kompetensi SDM, keandalan infrastruktur, kesinambungan investasi, keselamatan operasi, serta keterpaduan seluruh rantai nilai energi nasional.
- Pertamina
Landasan Konstitusi: Pasal 33 UUD 1945
FSPPB mendasarkan perjuangannya pada Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (2) dan ayat (3), yang menegaskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Penguasaan negara tidak boleh dipersempit menjadi kewenangan untuk membuat kebijakan, menerbitkan izin, memungut penerimaan, dan melakukan pengawasan. Negara juga harus memiliki kemampuan nyata untuk mengendalikan dan mengelola sumber daya alam strategis tersebut,” tegas Arie.
Ia juga merujuk pada dua putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang membatalkan ketentuan penyerahan harga BBM dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha dalam UU Nomor 22 Tahun 2001, serta Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang membatalkan pengaturan mengenai BP Migas dan menempatkan pengelolaan langsung oleh negara sebagai bentuk penguasaan yang utama.
Menurut FSPPB, kedua putusan tersebut memberikan pijakan konstitusional yang kuat untuk memperkuat National Oil Company (NOC) sebagai instrumen pengelolaan negara.
Namun, Arie mengakui putusan MK tidak secara eksplisit menetapkan Pertamina harus berbentuk Perum ataupun sebagai BUK Migas.
Desain tersebut, kata dia, merupakan tawaran kebijakan FSPPB untuk dibahas dan diuji lebih lanjut berdasarkan konstitusi, kebutuhan ketahanan energi, dan kepentingan nasional.
Load more