RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat
- Tangkapan layar DPD RI
Jakarta, tvOnenews.com — Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) inisiatif DPR RI, Selasa (10/11/2026.
Dalam RDPU tersebut, Presiden FSPPB Arie Gumilar menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) FSPPB terhadap draf RUU Migas tanggal 15 Agustus 2026.
Pimpinan Komite II DPD RI Badikenita B.R Sitepu dalam pengantarnya menegaskan, keberhasilan pengelolaan migas nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pekerja sebagai penggerak utama kegiatan operasional industri energi.
Karena itu, FSPPB dipandang sebagai pemangku kepentingan strategis yang perlu didengar aspirasinya, khususnya terkait penguatan tata kelola BUMN energi, kebijakan pengelolaan migas, dan perlindungan tenaga kerja.
“Komite II ingin mendapatkan informasi dan pandangan yang komprehensif dari Bapak dan jajaran mengenai RUU Migas, agar materi muatan dalam RUU tersebut dapat mempertemukan kepentingan negara, keberlanjutan usaha migas nasional, kesejahteraan pekerja, serta kepentingan masyarakat dan daerah dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional,” ujar pimpinan rapat Badikenita B.R Sitepu.
- Pertamina
Dukung Revisi, Tapi Harus Ada Perubahan Fundamental
Arie Gumilar menegaskan, FSPPB mendukung perubahan UU Migas, namun dengan perubahan fundamental.
“Ada ketentuan yang kami dukung, ada ketentuan yang kami pertahankan, ada juga yang harus diubah karena bertentangan dengan desain NOC terintegrasi. Ada kelembagaan yang kami usulkan untuk dihapus dan dialihkan, dan ada juga pengaturan baru yang kami tawarkan agar undang-undang ini sungguh menghasilkan kedaulatan energi,” kata Arie.
FSPPB juga mengapresiasi DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.
Menurut Arie, inisiatif tersebut menunjukkan pembaruan tata kelola migas telah menjadi agenda perjuangan DPD RI sejak awal.
- tvOnenews.com
Perjuangkan Reintegrasi Pertamina
Dalam paparannya, Arie menekankan agenda besar FSPPB, yakni reintegrasi Pertamina untuk kedaulatan energi.
Perjuangan tersebut, kata dia, bukan untuk mengembalikan struktur Pertamina seperti masa lalu, apalagi sekadar membesarkan korporasi demi kepentingan korporasi itu sendiri.
“Yang kami perjuangkan adalah mengembalikan dan memperkuat kemampuan negara untuk mengelola kekayaan migas nasional melalui instrumen badan usaha milik negara yang kuat, profesional, terintegrasi, dan berpihak kepada kepentingan bangsa,” ujarnya.
“Pertamina harus diperkuat bukan demi Pertamina itu sendiri, melainkan untuk memperkuat negara dan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Arie menjelaskan, anggota FSPPB bekerja di seluruh mata rantai industri energi, mulai dari eksplorasi, produksi migas, pengelolaan kilang, pengangkutan dan penyimpanan, hingga distribusi energi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Karena itu, menurutnya, pengelolaan migas merupakan satu kesatuan sistem yang kompleks dan tidak bisa hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, melainkan juga oleh penguasaan teknologi, kompetensi SDM, keandalan infrastruktur, kesinambungan investasi, keselamatan operasi, serta keterpaduan seluruh rantai nilai energi nasional.
- Pertamina
Landasan Konstitusi: Pasal 33 UUD 1945
FSPPB mendasarkan perjuangannya pada Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (2) dan ayat (3), yang menegaskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Penguasaan negara tidak boleh dipersempit menjadi kewenangan untuk membuat kebijakan, menerbitkan izin, memungut penerimaan, dan melakukan pengawasan. Negara juga harus memiliki kemampuan nyata untuk mengendalikan dan mengelola sumber daya alam strategis tersebut,” tegas Arie.
Ia juga merujuk pada dua putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang membatalkan ketentuan penyerahan harga BBM dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha dalam UU Nomor 22 Tahun 2001, serta Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang membatalkan pengaturan mengenai BP Migas dan menempatkan pengelolaan langsung oleh negara sebagai bentuk penguasaan yang utama.
Menurut FSPPB, kedua putusan tersebut memberikan pijakan konstitusional yang kuat untuk memperkuat National Oil Company (NOC) sebagai instrumen pengelolaan negara.
Namun, Arie mengakui putusan MK tidak secara eksplisit menetapkan Pertamina harus berbentuk Perum ataupun sebagai BUK Migas.
Desain tersebut, kata dia, merupakan tawaran kebijakan FSPPB untuk dibahas dan diuji lebih lanjut berdasarkan konstitusi, kebutuhan ketahanan energi, dan kepentingan nasional.
Keberhasilan UU Migas Diukur dari Manfaat untuk RakyatArie menegaskan, forum RDPU ini bukan sekadar membahas perubahan pasal, pembentukan badan usaha baru, ataupun pembagian kewenangan antar-lembaga, melainkan menentukan masa depan kedaulatan energi negara.
“Keberhasilan undang-undang migas yang baru tidak cukup diukur dari seberapa baik struktur kelembagaan yang dibentuk atau seberapa besar penerimaan negara yang dihasilkan. Keberhasilan harus diukur dari seberapa besar manfaat kekayaan migas tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan, perjuangan FSPPB tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan industrial, kesejahteraan, remunerasi, ataupun perlindungan hak-hak pekerja. FSPPB, kata dia, merupakan bagian dari elemen bangsa yang memiliki tanggung jawab moral, profesional, dan konstitusional untuk turut menjaga keberlangsungan energi nasional.
FSPPB berharap DPD RI terus mengawal lahirnya UU Migas baru untuk memperkuat penguasaan negara, mewujudkan reintegrasi Pertamina sebagai NOC yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, serta memastikan pengelolaan migas nasional benar-benar ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
RDPU kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pendalaman bersama akademisi yang turut hadir dalam rapat tersebut.
Load more