MUI Tak Diam, Gencarkan Komunikasi dengan Pemerintah Demi Perjuangkan Pemberlakuan Wajib Sertifikat Halal

Lebih lanjut, ia pun mempertanyakan pertimbangan pemerintah hingga akhirnya memutuskan menunda kebijakan tersebut ketika waktu pemberlakuannya sudah semakin dekat.

"Kami ingin mendalami apa yang menyebabkan pemerintah mengambil keputusan penundaan ini di saat-saat terakhir menjelang pemberlakuan kewajiban halal," ucapnya.

Tidak akan Berhenti Perjuangkan Wajib Halal

MUI memastikan tidak akan berhenti menyuarakan pentingnya pelaksanaan aturan tersebut. Komunikasi dengan pemerintah akan terus dilakukan sebagai upaya mencari kejelasan sekaligus mendorong agar keputusan penundaan segera dibatalkan.

Cholil berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata sehingga kewajiban sertifikasi halal dapat diterapkan sebagaimana amanat undang-undang.

"Kami mesti terus berkomunikasi agar penundaan itu segera dicabut dan undang-undang wajib halal dapat segera diberlakukan," ujarnya.

Baca Juga

Ternyata Ini Alasan Vape Diharamkan MUI

Sebelumnya, pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran waktu kewajiban sertifikasi halal yang semulanya dijadwalkan pada Oktober 2026 diundur hingga Oktober 2028.

Penyesuaian ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, terutama Pasal 160 dan 161.

Adapun perpanjangan waktu wajib halal ini meliputi makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup produk makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil (UMK), produk impor, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan berbagai jenis barang gunaan.

Kebijakan pengunduran ini berkaitan dengan pencabutan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 mengenai inspeksi produk halal impor, disertai peninjauan terhadap PP Nomor 42 Tahun 2024 dan ketentuan terkait sertifikasi halal.

"Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

(hap)