Perda Hunian Layak Surabaya, DPRD Minta Pelaksanaan Menjawab Kebutuhan Warga

tvOnenews.com – Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak dinilai perlu mendapat pengawasan secara berkesinambungan.

Pasalnya, persoalan tempat tinggal di Kota Pahlawan tidak sebatas penataan rumah kos, melainkan juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) serta penyediaan hunian vertikal dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio DH I. Pattiselanno, menyampaikan bahwa pengesahan perda perlu disertai evaluasi guna mengukur pelaksanaannya di lapangan.

Ia menjelaskan, DPRD mempunyai mekanisme untuk mengevaluasi penerapan kebijakan, baik setiap tiga bulan maupun enam bulan.

“Kita ada namanya evaluasi kayak triwulanan ataupun semester,” kata Pdt. Rio DH I. Pattiselanno.

Mengenai Perda Hunian Layak, Rio mengatakan Komisi A perlu meminta keterangan dari perangkat daerah terkait untuk mengetahui bagaimana aturan tersebut diterapkan.

Baca Juga

DPRD Surabaya Buka Peluang Perubahan Jam Operasional Pasar Buah Tanjungsari Dengan Revisi Perda

Sumber :

• tvOnenews.com

Upaya ini penting agar DPRD bisa mengidentifikasi kendala yang terjadi sekaligus menentukan aspek yang masih memerlukan perhatian.

Salah satu isu yang muncul selama pembahasan perda adalah pengaturan usaha rumah kos.

Rio menjelaskan, dalam proses tersebut, Panitia Khusus (Pansus) telah berupaya mengundang berbagai pihak yang berkaitan dengan sektor hunian untuk memperoleh masukan.

Akan tetapi, ia mengungkapkan bahwa Pansus sempat kesulitan menemukan asosiasi yang menaungi para pengelola rumah kos.

“Giliran kos-kosan kita cari, enggak ketemu-ketemu,” ungkap Rio.

Menurutnya, ruang untuk menyampaikan pendapat sebenarnya telah disediakan melalui sejumlah kegiatan dan wawancara dengan media.

Namun, keberadaan asosiasi rumah kos baru terlihat setelah perda resmi disahkan.

“Begitu disahkan, baru muncul asosiasi-asosiasi kos ini,” ujarnya.

Seiring dengan itu, berbagai usulan mengenai aturan rumah kos mulai bermunculan. Masukan tersebut di antaranya berkaitan dengan penggunaan alamat induk rumah kos untuk keperluan administrasi kependudukan penghuni, pembatasan jumlah lantai bangunan, hingga kapasitas penghuni.

Rio menegaskan bahwa aspirasi para pengelola rumah kos tetap perlu diperhatikan. Kendati demikian, setiap usulan harus disesuaikan dengan kondisi regulasi yang sudah disahkan sehingga tidak seluruh masukan bisa langsung diterapkan.

Selain penataan rumah kos, Perda Hunian Layak juga mengatur upaya penanganan rumah tidak layak huni. Rio menilai kawasan permukiman yang masih memiliki kondisi tempat tinggal kurang memadai perlu memperoleh perhatian serius.

Ia berpandangan bahwa pembangunan kota tidak semestinya hanya menitikberatkan pada kemajuan infrastruktur maupun pembentukan citra sebagai kota modern.

Kualitas tempat tinggal masyarakat juga harus menjadi prioritas agar sejalan dengan perkembangan pembangunan Surabaya.

Rio turut menyoroti penyediaan hunian vertikal melalui pembangunan rumah susun.

Menurutnya, pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) perlu diperhatikan, termasuk pengaturan pergantian penghuni agar fasilitas milik pemerintah bisa dimanfaatkan secara bergiliran oleh warga yang membutuhkan.

Tidak hanya rusunawa, penyediaan rumah susun sederhana milik (rusunami) juga menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Rio mempertanyakan apakah skema hunian tersebut benar-benar dapat dijangkau oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Sejumlah persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan hunian layak harus dilaksanakan melalui penanganan yang terintegrasi.

Pengaturan rumah kos, pembenahan rumah tidak layak huni, dan penyediaan hunian vertikal membutuhkan koordinasi agar seluruh program dapat berjalan selaras.

“Makanya harus ada penanganan-penanganan, juga bagaimana integrate sistem yang ada di sana,” pungkas Rio.

Sebagai informasi, Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak ditetapkan sekaligus diundangkan pada 31 Maret 2026.

Aturan ini mencakup berbagai aspek penyediaan hunian, mulai dari rumah tapak dan rumah susun, penanganan kawasan permukiman kumuh serta rumah tidak layak huni, hingga pengaturan usaha rumah kos.