Ketahanan Nasional Jadi Kunci Hadapi Dunia Multipolar, Ini Tiga Strategi yang Diusulkan Gubernur Lemhannas RI

Persoalan yang awalnya muncul di satu wilayah dapat dengan cepat memengaruhi keamanan negara lain.

Ketiga, cakupan keamanan semakin luas dan tidak lagi terbatas pada ancaman militer konvensional.

“Ketiga, cakupan keamanan semakin luas. Ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, dan gangguan terhadap infrastruktur kritis tengah membentuk ulang keamanan melampaui respons militer tradisional,” jelas Ace.

Perubahan tersebut menuntut negara untuk meninjau kembali cara membangun pertahanan dan kerja sama keamanan. 

Tantangannya adalah menjaga kedaulatan tanpa mengorbankan kepentingan negara lain, sekaligus memastikan upaya penangkalan tidak justru memicu perlombaan senjata.

Untuk itu, Ace mengajukan tiga prinsip dalam membangun keamanan kolektif. Pertama, keamanan harus berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. 

Baca Juga

Indonesia Pimpin ACWO 2027–2029, Yenny Wahid Terima Mandat Jadi Presiden Federasi Perempuan se-Asia Tenggara

Kedua, upaya penangkalan perlu berjalan beriringan dengan diplomasi. Ketiga, kerja sama keamanan harus mampu menjawab ancaman nontradisional yang terus berkembang.

Menurutnya, keberhasilan keamanan kolektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara merespons ancaman. Kemampuan mencegah konflik, menjaga martabat manusia, dan menciptakan kemakmuran bersama juga menjadi ukuran penting.

Indonesia Dorong Kemandirian Strategis dan Kerja Sama Global

Dalam forum tersebut, Ace juga menyampaikan tiga prioritas strategis yang perlu diperhatikan dalam membentuk tatanan dunia baru. 

Selain menempatkan ketahanan nasional sebagai pusat perencanaan, negara-negara perlu menggeser orientasi persaingan dari perebutan dominasi menuju keseimbangan tanggung jawab.

Prioritas berikutnya adalah memperkuat lembaga multilateral agar lebih representatif dan efektif. Menurut Ace, perubahan distribusi kekuatan dunia perlu diikuti dengan tata kelola internasional yang memberikan ruang bagi lebih banyak negara untuk berkontribusi.

Ia menegaskan bahwa ketahanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari stabilitas kawasan dan dunia.

“Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” jelas Ace.

Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, deeskalasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Ace juga menegaskan bahwa pangan tidak boleh digunakan sebagai senjata dalam persaingan geopolitik.

Ia secara khusus menyebut pentingnya menghormati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, termasuk prinsip kebebasan navigasi. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mencegah sengketa berkembang menjadi konflik terbuka.