Ketahanan Nasional Jadi Kunci Hadapi Dunia Multipolar, Ini Tiga Strategi yang Diusulkan Gubernur Lemhannas RI
- ist
tvOnenews.com - Ketahanan nasional semakin penting ketika peta kekuatan dunia berubah dan persaingan geopolitik tidak lagi berpusat pada satu negara atau blok kekuatan.
Perubahan tersebut membuat setiap negara perlu memperkuat kemampuan menghadapi ancaman, mulai dari konflik bersenjata hingga gangguan ekonomi, teknologi, pangan, dan energi.
Dalam situasi seperti ini, kekuatan sebuah bangsa tidak cukup diukur dari kemampuan militernya, tetapi juga dari daya tahan seluruh sektor kehidupan nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., saat menghadiri International Collective Security Forum di Moskow, Rusia, pada 10–11 November 2026.
Di hadapan delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), Ace menyarankan agar ketahanan nasional ditempatkan sebagai prioritas strategis dalam menghadapi perubahan tatanan internasional.
Dalam pidato bertema “Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security”, Ace menilai dunia membutuhkan pendekatan keamanan yang lebih menyeluruh.
Menurutnya, tantangan masa depan tidak hanya berkaitan dengan perebutan pengaruh antarnegara, tetapi juga bagaimana mencegah persaingan tersebut berkembang menjadi konflik yang menghambat perdamaian dan pembangunan.
“Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis,” kata Ace di hadapan para delegasi.
Tiga Perubahan Global yang Membentuk Ancaman Keamanan Baru
Ace mengawali pidatonya dengan mempertanyakan arah dunia setelah berakhirnya dominasi satu kekuatan global atau unipolaritas.
Apakah perubahan tersebut akan melahirkan tatanan internasional yang lebih seimbang, atau justru membuka babak baru persaingan antarkekuatan?
Baginya, persoalan utama bukan semata-mata negara mana yang akan menjadi kekuatan dominan berikutnya. Hal yang lebih penting adalah memastikan tatanan dunia yang terbentuk mampu menjaga perdamaian, mendorong pembangunan, dan melindungi keamanan manusia.
Ace mengidentifikasi tiga pergeseran besar dalam peta kekuatan global. Pertama, distribusi kekuatan semakin tersebar. Negara-negara berkekuatan menengah kini memiliki ruang lebih besar untuk memengaruhi keputusan internasional melalui kemitraan strategis dan kerja sama praktis.
- ist
Kedua, ketergantungan antarnegara menghadirkan dua sisi sekaligus. Hubungan ekonomi dan perdagangan dapat membuka peluang pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kerentanan ketika terjadi gangguan pada pasokan energi, pangan, teknologi, maupun distribusi barang.
Persoalan yang awalnya muncul di satu wilayah dapat dengan cepat memengaruhi keamanan negara lain.
Ketiga, cakupan keamanan semakin luas dan tidak lagi terbatas pada ancaman militer konvensional.
“Ketiga, cakupan keamanan semakin luas. Ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, dan gangguan terhadap infrastruktur kritis tengah membentuk ulang keamanan melampaui respons militer tradisional,” jelas Ace.
Perubahan tersebut menuntut negara untuk meninjau kembali cara membangun pertahanan dan kerja sama keamanan.
Tantangannya adalah menjaga kedaulatan tanpa mengorbankan kepentingan negara lain, sekaligus memastikan upaya penangkalan tidak justru memicu perlombaan senjata.
Untuk itu, Ace mengajukan tiga prinsip dalam membangun keamanan kolektif. Pertama, keamanan harus berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.
Kedua, upaya penangkalan perlu berjalan beriringan dengan diplomasi. Ketiga, kerja sama keamanan harus mampu menjawab ancaman nontradisional yang terus berkembang.
Menurutnya, keberhasilan keamanan kolektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara merespons ancaman. Kemampuan mencegah konflik, menjaga martabat manusia, dan menciptakan kemakmuran bersama juga menjadi ukuran penting.
Indonesia Dorong Kemandirian Strategis dan Kerja Sama Global
Dalam forum tersebut, Ace juga menyampaikan tiga prioritas strategis yang perlu diperhatikan dalam membentuk tatanan dunia baru.
Selain menempatkan ketahanan nasional sebagai pusat perencanaan, negara-negara perlu menggeser orientasi persaingan dari perebutan dominasi menuju keseimbangan tanggung jawab.
Prioritas berikutnya adalah memperkuat lembaga multilateral agar lebih representatif dan efektif. Menurut Ace, perubahan distribusi kekuatan dunia perlu diikuti dengan tata kelola internasional yang memberikan ruang bagi lebih banyak negara untuk berkontribusi.
Ia menegaskan bahwa ketahanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari stabilitas kawasan dan dunia.
“Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” jelas Ace.
Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, deeskalasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Ace juga menegaskan bahwa pangan tidak boleh digunakan sebagai senjata dalam persaingan geopolitik.
Ia secara khusus menyebut pentingnya menghormati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, termasuk prinsip kebebasan navigasi. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mencegah sengketa berkembang menjadi konflik terbuka.
Di bidang ekonomi dan energi, Ace menyampaikan bahwa kemandirian strategis harus berjalan bersama kerja sama internasional.
Indonesia, menurutnya, memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan bahan bakar nabati B50 dan inisiatif tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW). Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung transisi energi yang berkeadilan serta membangun rantai pasok yang lebih tangguh.
Ace turut menyoroti posisi negara berkembang dalam menghadapi perubahan teknologi. Negara-negara tersebut, menurutnya, perlu bergerak melampaui peran sebagai konsumen dan mulai memperkuat kapasitas sebagai produsen, inovator, serta pencipta teknologi.
Sikap Indonesia dalam menghadapi perubahan tatanan global tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip tersebut memungkinkan Indonesia menjalin hubungan konstruktif dengan berbagai negara tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu.
Melalui sentralitas ASEAN dan kemitraan internasional yang lebih luas, Indonesia juga mendorong terbentuknya arsitektur keamanan yang inklusif.
“Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan,” kata Ace.
Menutup pidatonya, ia mengingatkan bahwa kekuatan global semestinya tidak dinilai dari seberapa besar dominasi yang dimiliki, melainkan dari kontribusinya dalam menciptakan dunia yang aman, damai, dan sejahtera.
“Marilah kita bersama-sama membentuk tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh,” pesan Ace.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Suliono, S.E.
Forum ini turut dihadiri pejabat tinggi pemerintah negara anggota CSTO dan negara sahabat lainnya, perwakilan organisasi internasional, diplomat, akademisi, serta para pakar. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya dialog lintas negara dalam merespons perubahan keamanan global. (udn)
Load more