Mentrans Ungkap 72 Perusahaan Manfaatkan 100.000 Hektar Lahan Transmigrasi, Negara Belum Terima PNBP

Iftitah mengatakan pihaknya akan memilah lahan yang dibagikan kepada transmigran dan lahan yang dikerjasamakan dengan swasta.

"Kita memilah mana yang tanah akan dibagikan kepada para transmigran dan mana tanah yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta yang syaratnya membuka lapangan kerja bagi para transmigran dan masyarakat transmigrasi yang ada di sekitar lokasi tanah tersebut," jelasnya.

Adapun empat potensi lahan yang dikerjasamakan nantinya meliputi perkebunan sawit, tambang batu bara, jagung, dan tebu.

“Ada empat potensi utama. Belum lagi nanti ada beberapa potensi lainnya seperti di Salukuma Mamuju, hampir setengahnya tambang mineral strategis, rare earth itu, itu berada di HPL transmigrasi. Termasuk yang juga sekarang sedang dikerjasamakan adalah sumur minyak dan gas. Ada 13 sumur baru di Kutai Kartanegara. Sementara di waktu yang lalu sejak 2019, ada 79 sumur di kawasan transmigrasi, di HPL-nya lahannya transmigrasi,” ungkap Iftitah.

"Harusnya meskipun itu dilakukan atau dikerjasamakan juga oleh perusahaan negara, tapi tetap saja untuk tertib administrasi, akuntabilitas, harusnya ada PNBP untuk negara melalui Kementerian Transmigrasi," ujarnya.

Iftitah menegaskan CSR saja tidak cukup sebagai bentuk kerja sama. Maka diperlukan adanya PNBP dan lapangan kerja.

Baca Juga

Kementrans Perkuat Program Trans Tuntas, 194 Bidang Tanah Transmigran di SP 1 Padang Tarok Telah Bersertipikat

"Mereka baru berkomitmen untuk memberikan CSR kepada masyarakat transmigrasi. Menurut kami, CSR itu sudah kewajiban, bukan lagi kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi. Maka kerja samanya harus ada PNBP dan lapangan kerja. Kuncinya itu: satu PNBP, dua lapangan kerja," katanya. (ars/nsi)