Legislator Sudjamitko Tekankan Aturan UU Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perumahan

“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,” jelasnya.

Sudjatmiko juga menekankan pentingnya komitmen bersama. Pemerintah perlu memahami tantangan yang dihadapi pengembang, sementara pengembang juga harus memiliki tanggung jawab dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” ungkapnya.

Menurut Sudjatmiko penegakan aturan hunian berimbang juga penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang lebih inklusif. 

Tanpa implementasi aturan yang konsisten, penyediaan rumah sederhana berpotensi semakin sulit karena pengembang cenderung lebih tertarik pada segmen pasar komersial yang memberikan keuntungan lebih besar.

Oleh sebab itu, ia mendorong agar ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dan diawasi pelaksanaannya.

Baca Juga

Presidium 08: Wapres Baru Harus Mampu Perkuat Koalisi Pemerintahan Prabowo

“Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian,” pungkasnya.(raa/muu)