Maruli Tinjau Pulau Rondo dan Sabang, Petakan Kebutuhan Infrastruktur Perbatasan
- istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan di Pulau Rondo dan Kota Sabang, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini difokuskan pada identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar, meliputi air bersih, listrik, akses internet, serta fasilitas pendukung bagi personel pengamanan perbatasan.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari persiapan BNPPDT dalam menyusun program pembangunan melalui Program Bangun Beranda Negeri.
Program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil kawasan perbatasan dan daerah terpencil, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Maruli mengatakan, sejumlah kawasan perbatasan yang telah dikunjunginya menghadapi persoalan mendasar yang relatif serupa. Karena itu, diperlukan perhatian dan langkah konkret agar kawasan perbatasan memiliki fasilitas memadai sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bagaimana memfasilitasi daerah-daerah perbatasan ini sehingga betul-betul jadi beranda NKRI yang lebih baik,” ujar Maruli.
Ia menjelaskan, perluasan cakupan tugas BNPPDT yang kini juga meliputi pengelolaan daerah terpencil turut memperluas sasaran pembangunan. Dengan demikian, peningkatan fasilitas tidak hanya menyasar kawasan perbatasan, tetapi juga wilayah terpencil yang membutuhkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.
Berdasarkan hasil peninjauan dan laporan yang diterima, Maruli menyebut keterbatasan listrik, internet, dan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan BNPPDT dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Untuk mengatasi keterbatasan air bersih, BNPPDT akan mengkaji kemungkinan pembangunan sumur bor. Sementara itu, persoalan listrik dan jaringan internet akan dibahas lebih lanjut guna menentukan alternatif penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Mereka punya masalah air bersih, harus kita coba kemungkinan sumur bor. Terus mereka juga punya permasalahan tentang listriknya, internet juga buat mereka agak sulit,” kata Maruli.
Hasil Wasev selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan konsep dan penentuan prioritas pembangunan. BNPPDT menargetkan perumusan langkah penanganan dapat segera dilakukan agar pelaksanaannya mulai dipersiapkan pada awal 2027.
“Mudah-mudahan setelah ini nanti kita akan segera konsepkan apa yang perlu kita lakukan mulai dari awal tahun depan,” terang Maruli.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Maruli meninjau Pulau Rondo yang terletak di Laut Andaman dan merupakan salah satu pulau terluar Indonesia.
Di lokasi tersebut, ia berdialog dengan personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) untuk memperoleh informasi mengenai kondisi serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pengamanan.
Selanjutnya, Maruli mengunjungi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang, Titik Nol Kilometer Sabang, dan Satuan Radar (Satradar) 01 Sabang TNI Angkatan Udara. Kunjungan ini melengkapi peninjauan terhadap kondisi kawasan serta dukungan fasilitas pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.
Dalam kegiatan tersebut, Maruli didampingi Plh. Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Nainggolan.
Melalui Wasev ini, BNPPDT mengidentifikasi kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi faktual di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Hasil peninjauan diharapkan menjadi pijakan dalam menghadirkan infrastruktur yang lebih memadai sehingga masyarakat di wilayah terdepan Indonesia memperoleh akses pelayanan dasar yang lebih baik. (muu)
Load more