Sidang di MK, Masyarakat Dayak Jelaskan Pembakaran Lahan Cara Adat
- IST
Jakarta, tvOnenews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 420/PUU-XXIV/2026 pada Kamis (19/11/2026).
Permohonan tersebut menguji secara materiil ketentuan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Permohonan uji materiil diajukan oleh Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (Damanda) Kabupaten Barito Utara, Putes Lekas, bersama seorang wiraswasta bernama Era Purnama Dewi.
- istimewa
Dalam persidangan tersebut, pihak masyarakat adat menegaskan penolakan keras terhadap tudingan maupun stigma yang kerap menjadikan mereka sebagai kambing hitam atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Menurut Pemohon, setiap kali bencana karhutla dan kabut asap melanda, masyarakat adat kerap dibayangi ancaman kriminalisasi akibat praktik perladangan tradisional yang sejatinya dilakukan secara terukur berdasarkan kearifan lokal.
"Kami menolak keras masyarakat adat terus-menerus dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi bencana karhutla dan kabut asap. Yang membakar lahan secara ugal-ugalan demi kepentingan komersial adalah pihak lain yang menyalahgunakan celah hukum, tetapi justru masyarakat adat yang setiap musim tanam menanggung stigma dan dibayangi ancaman pidana," ujar Putes Lekas yang juga merupakan anggota Masyarakat Adat Suku Dayak Taboyan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Putes menjelaskan bahwa tata cara pembukaan lahan oleh masyarakat adat tidak dapat disamakan dengan pembakaran liar maupun pembukaan perkebunan skala besar.
Membakar ladang bagi masyarakat adat bukanlah sekadar cara cepat membersihkan lahan, melainkan bagian dari sistem nilai, pengetahuan ekologis, ritual budaya, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun.
Ia menilai pelarangan atau penghapusan praktik perladangan tradisional tersebut sama artinya dengan memutus warisan leluhur dan mengabaikan penghormatan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat yang telah menjaga kelestarian alam Nusantara jauh sebelum negara berdiri.
"Sejarah telah membuktikan praktik turun-temurun kami tidak pernah mengakibatkan kebakaran hutan ataupun bencana asap, sehingga sangat tidak adil jika kami dijadikan kambing hitam atas bencana yang belakangan ini terjadi," tegas Putes.
- Antara
Melalui permohonan ini, Putes berharap MK menegaskan bahwa pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku eksklusif bagi anggota masyarakat hukum adat secara turun-temurun untuk kebutuhan subsisten, sehingga warisan leluhur terlindungi sekaligus menutup rapat celah impunitas bagi pelaku pembakaran lahan komersial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra selaku Ketua Panel Hakim, didampingi Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi.
Dalam sesi nasihat panel hakim, Saldi Isra meminta para Pemohon mempertajam argumentasi hukum mengenai urgensi mempertahankan ruang pengecualian pembukaan lahan dengan cara pembakaran serta bentuk kerugian konstitusional yang dialami masyarakat adat apabila ketentuan tersebut dilarang.
“Itu yang harus dijelaskan, karena Anda belum menjelaskan terganggunya masyarakat adat kalau itu dilarang, karena di dalam permohonan ini Anda mengatakan terganggunya karena pembakaran kabut asap,” kata Saldi.
Sebelum menutup persidangan, Saldi menyampaikan bahwa para Pemohon diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki permohonan dalam tenggat waktu 14 hari, yakni paling lambat pada Rabu, 2 Desember 2026. (raa/amr)
Load more