GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Sidang di MK, Masyarakat Dayak Jelaskan Pembakaran Lahan Cara Adat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 420/PUU-XXIV/2026 pada Kamis (19/11/2026). Permohonan tersebut menguji secara ..
Kamis, 19 November 2026 - 20:26 WIB
Mahkamah Konstitusi
Sumber :
  • IST

Jakarta, tvOnenews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 420/PUU-XXIV/2026 pada Kamis (19/11/2026).

Permohonan tersebut menguji secara materiil ketentuan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Permohonan uji materiil diajukan oleh Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (Damanda) Kabupaten Barito Utara, Putes Lekas, bersama seorang wiraswasta bernama Era Purnama Dewi.

Water bombing dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Water bombing dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sumber :
  • istimewa

Dalam persidangan tersebut, pihak masyarakat adat menegaskan penolakan keras terhadap tudingan maupun stigma yang kerap menjadikan mereka sebagai kambing hitam atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Menurut Pemohon, setiap kali bencana karhutla dan kabut asap melanda, masyarakat adat kerap dibayangi ancaman kriminalisasi akibat praktik perladangan tradisional yang sejatinya dilakukan secara terukur berdasarkan kearifan lokal.

"Kami menolak keras masyarakat adat terus-menerus dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi bencana karhutla dan kabut asap. Yang membakar lahan secara ugal-ugalan demi kepentingan komersial adalah pihak lain yang menyalahgunakan celah hukum, tetapi justru masyarakat adat yang setiap musim tanam menanggung stigma dan dibayangi ancaman pidana," ujar Putes Lekas yang juga merupakan anggota Masyarakat Adat Suku Dayak Taboyan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Putes menjelaskan bahwa tata cara pembukaan lahan oleh masyarakat adat tidak dapat disamakan dengan pembakaran liar maupun pembukaan perkebunan skala besar.

Membakar ladang bagi masyarakat adat bukanlah sekadar cara cepat membersihkan lahan, melainkan bagian dari sistem nilai, pengetahuan ekologis, ritual budaya, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun.

Ia menilai pelarangan atau penghapusan praktik perladangan tradisional tersebut sama artinya dengan memutus warisan leluhur dan mengabaikan penghormatan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat yang telah menjaga kelestarian alam Nusantara jauh sebelum negara berdiri.

"Sejarah telah membuktikan praktik turun-temurun kami tidak pernah mengakibatkan kebakaran hutan ataupun bencana asap, sehingga sangat tidak adil jika kami dijadikan kambing hitam atas bencana yang belakangan ini terjadi," tegas Putes.

Ilustrasi Karhutla.
Ilustrasi Karhutla.
Sumber :
  • Antara

Melalui permohonan ini, Putes berharap MK menegaskan bahwa pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku eksklusif bagi anggota masyarakat hukum adat secara turun-temurun untuk kebutuhan subsisten, sehingga warisan leluhur terlindungi sekaligus menutup rapat celah impunitas bagi pelaku pembakaran lahan komersial.

Sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra selaku Ketua Panel Hakim, didampingi Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi.

Dalam sesi nasihat panel hakim, Saldi Isra meminta para Pemohon mempertajam argumentasi hukum mengenai urgensi mempertahankan ruang pengecualian pembukaan lahan dengan cara pembakaran serta bentuk kerugian konstitusional yang dialami masyarakat adat apabila ketentuan tersebut dilarang.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Itu yang harus dijelaskan, karena Anda belum menjelaskan terganggunya masyarakat adat kalau itu dilarang, karena di dalam permohonan ini Anda mengatakan terganggunya karena pembakaran kabut asap,” kata Saldi.

Sebelum menutup persidangan, Saldi menyampaikan bahwa para Pemohon diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki permohonan dalam tenggat waktu 14 hari, yakni paling lambat pada Rabu, 2 Desember 2026. (raa/amr)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Tegas! Bos Mercedes Bantah Rumor Kimi Antonelli Bakal Pindah ke Ferrari

Tegas! Bos Mercedes Bantah Rumor Kimi Antonelli Bakal Pindah ke Ferrari

Bos Mercedes, Toto Wolff, akhirnya buka suara menanggapi rumor yang menyebutkan juara F1 2026, Kimi Antonelli, akan pindah ke Ferrari suatu hari nanti.
Skema Baru Program MBG Era Kepala BGN Sudaryono Tuai Respons Positif Pemda

Skema Baru Program MBG Era Kepala BGN Sudaryono Tuai Respons Positif Pemda

Kemendagri memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang mencatatkan kinerja baik dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai respons ...
Aksi Damkar Selamatkan Pegawai Klinik Kecantikan Berujung Hadiah Facial Gratis

Aksi Damkar Selamatkan Pegawai Klinik Kecantikan Berujung Hadiah Facial Gratis

Viral video pemadam kebakaran atau damkar selamatkan pegawai klinik kecantikan yang terjebak gegara gembok macet, berujung dapat hadiah facial gratis.
Kapolda Jatim Ajak Pengusaha Sound Karnaval Rumuskan Kesepakatan Baru

Kapolda Jatim Ajak Pengusaha Sound Karnaval Rumuskan Kesepakatan Baru

Kapolda Jatim, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, mengajak para pengusaha sound system dan sound karnaval di Jawa Timur ikut bertanggung jawab menjaga keamanan
Wanita Jadi Korban Jambret Ponsel di Jagakarsa, Warga Kenal Pelaku

Wanita Jadi Korban Jambret Ponsel di Jagakarsa, Warga Kenal Pelaku

Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi seorang pengendara motor menjambret ponsel milik wanita di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, -
Arogan, Anggota DPRD Pamekasan Bogem Petugas Satpol PP hingga Lebam

Arogan, Anggota DPRD Pamekasan Bogem Petugas Satpol PP hingga Lebam

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan melakukan tindakan pemukulan terhadap salah satu petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat

Trending

Menang Perdana, Volimania Korea Desak Hyundai Hillstate Depak Megawati Hangestri

Menang Perdana, Volimania Korea Desak Hyundai Hillstate Depak Megawati Hangestri

Para penggemar mendesak Hyundai Hillstate untuk mencoret nama Megawati Hangestri dari skuad meski tim asuhan Kang Sung-hyung itu baru meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea 2026-2027.
Pemilik Rokok Ilegal Marbol Ditangkap Polisi Bersama 9 Orang, Gegara Kasus Ini

Pemilik Rokok Ilegal Marbol Ditangkap Polisi Bersama 9 Orang, Gegara Kasus Ini

Polres Pamekasan, Madura, menangkap pemilik rokok ilegal merek Marbol, Rabu (18/11/2026). Rokok tersebut diketahui telah beredar luas di pasaran lokal maupun luar Pulau Jawa.
Penurunan Kontribusi Poin Megawati Hangestri Disorot Media Korea

Penurunan Kontribusi Poin Megawati Hangestri Disorot Media Korea

Kontribusi poin Megawati Hangestri yang menurun ketika Hyundai Hillstate catatkan kemenangan atas SOOP SOOPers kemarin membuatnya dapat sorotan dari media Korea
Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Balkon Apartemen Depok, Diduga Bunuh Diri

Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Balkon Apartemen Depok, Diduga Bunuh Diri

Seorang mahasiswi FKG UI berinisial AAKR ditemukan tewas di apartemen kawasan Margonda, Depok, pada Rabu (18/11/2026). Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra Kurniawan mengatakan penemuan korban dilaporkan sekitar pukul 15.30 WIB. Tim juga telah melakukan pengecekan di TKP.
UI Buka Suara soal Tewasnya Mahasiswi FKG, Minta Jaga Privasi Korban

UI Buka Suara soal Tewasnya Mahasiswi FKG, Minta Jaga Privasi Korban

UI buka suara soal tewasnya mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) berinisial AAKR yang ditemukan di balkon salah satu apartemen di kawasan Margonda, Depok, Rabu (18/11/2026). UI memohon agar masyarakat dapat menjaga privasi korban, menghormati proses yang ditangani pihak berwenang, serta tidak menyampaikan hal-hal di luar kewenangan kampus.
7 Fakta Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Apartemen Depok, Kampus Buka Suara

7 Fakta Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Apartemen Depok, Kampus Buka Suara

Berikut tujuh fakta terkait meninggalnya mahasiswi FKG UI di apartemen kawasan Margonda, Depok. Pihak kampus dan kepolisian beri penjelasan.
Fakta Baru Tewasnya Mahasiswi FKG UI di Apartemen: Tinggalkan Tas di Lantai 12

Fakta Baru Tewasnya Mahasiswi FKG UI di Apartemen: Tinggalkan Tas di Lantai 12

Polisi mengungkap fakta baru di balik insiden tewasnya mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UI berinisial AAKR di salah satu apartemen di kawasan Margonda, Depok, pada Rabu (18/11/2026). Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra Kurniawan mengatakan korban meninggalkan tas di lantai 12.
Selengkapnya

Viral