Buntut Penyadapan Ilegal, Ahrie Sonta Dimutasi dari Kadivkum Polri
- (ANTARA/HO-Polri TV)
Kemudian Isir menerangkan bahwa hasil persidangan tersebut juga membuktikan bahwa perilaku Ahrie Sonta merupakan perbuatan tercela.
“Sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” jelasnya.
- Istimewa
Atas perbuatannya, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, dan Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian. Serta, tidak menaati larangan di Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” tegas Isir. (Ars)
Load more