Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 sebesar Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen
- Tim tvone - tim tvone
Dalam konteks tersebut, UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2,73 juta berada pada kisaran yang berdekatan dengan DI Yogyakarta sebesar Rp2.725.000 dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp2.655.454. Sementara itu, rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur tercatat sebesar 72,94 persen, dibandingkan Jawa Barat 70,62 persen dan Jawa Tengah 71 persen.
Khofifah menegaskan, kebijakan pengupahan harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Peningkatan upah diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi daerah. Di sisi lain, produktivitas, kapasitas perusahaan, serta keberlanjutan lapangan kerja juga harus menjadi perhatian bersama.
Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan yang beragam. Sehingga, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Apabila UMK telah ditetapkan, upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah UMK.
Khofifah juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja perlu didukung oleh upaya pengendalian biaya hidup. Menurutnya, daya beli masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kenaikan upah nominal, tetapi juga oleh stabilitas harga kebutuhan pokok, keterjangkauan transportasi, dan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya.
Pemprov Jatim terus mendorong pengendalian inflasi dan menjaga keterjangkauan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Khofifah meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum ketentuan baru mulai berlaku. Ia juga mengajak perusahaan membangun komunikasi terbuka dengan pekerja agar pelaksanaan kebijakan berjalan baik, memberikan kepastian hak, serta menjaga hubungan industrial yang kondusif.
“Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerja mendapat kepastian atas upahnya dan hubungan industrial tetap terjaga,” pungkasnya. (hen)
Load more