Dalam Rangka Indonesia Mendukung IKN, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik Siapkan Berbagai Aspek Penopang

Jakarta - Dalam rangka Indonesia mendukung IKN, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengaku menyiapkan berbagai aspek seperti penopang IKN, reformasi birokrasi dan ketahanan pangan.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Coffee Break tvOne Senin (25/7/2022).

Akmal Malik mengakui bahwa Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi yang ada di indonesia yang posisi demokrafisnya berhadapan langsung dengan IKN sesungguhnya mendapatkan keuntungan geografi.

Hal itu karena IKN akan tumbuh menjadi daerah yang akan menjadi primadona sebagai instrumen untuk pemerataan di Indonesia.

Ia juga mengatakan Sulbar bersama provinsi-provinsi lain yang ada harus mempersiapkan diri untuk mendukung agar proses pembangunan IKN berjalan dengan baik sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

"Kaltim memiliki energi, persiapkanlah energi untuk kepentingan IKN. Sulbar memiliki potensi pangan raw material bersama-sama dengan Sulsel dan Sulteng juga bersiap," ujarnya.

Baca Juga

Polri Bentuk Polresta Baru di IKN, Empat Polres Tipe D Baru dan Delapan Jadi Polresta

Akmal juga menyebutkan perlunya antar provinsi saling membantu dalam pembangunan IKN, apalagi mengingat Kalimantan yang masih memiliki sedikit potensi batu dan material lantaran berada di daerah batu bara dan hutan.

"Nanti didatangkan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Inilah yang selama ini mensuplai. Pengalaman yang ada memang pembangunan fisik di Kalimantan itu memang didatangkan raw metrialnya dari Sulawesi," lanjutnya.

Menurutnya, dengan adanya IKN ini, Sulawesi akan lebih digencarkan lagi untuk mensuplai raw material ke Kalimantan. Namun ia juga mengingatkan agar proses tersebut harus berjalan dengan memperhatikan kepentingan lingkungan.

"Kita ingin ke depan eksplorasi raw material jangan sampai merusak daerah-daerah yang mengirim material. Kita minta agar masing-masing daerah segera melakukan konsolidasi sehingga proses ekplorasi terhadap sumber daya betul-betul bisa dilakukan secara memperhatikan kepentingan lingkungan.

Terkait kesiapan dari SDM, Akmal Malik akan membagi SDM dalam bebrapa kategori dari SDM pemerintah dan SDM masyarakat.

"SDM yang melayani managemen pemerintahan itu ada di pemerintahan daerah, SDM masyarakat yang adalah pemilik dari material ini bisa mengkonsolidasi hak-haknya," tutur Akmal.

Menurutnya persoalan legalitas ini adalah hal yang penting, untuk itu Ia dan KANWIL memastikan proses legalitas lahan harus tertib.

Saat ini Sulbar tengah berupaya merubah mindset ASN yang lebih cenderung membelanjakan dana yang tersedia saja daripada menggali potensi-potensi daerah.

Menurutnya, Indonesia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang bagus jika SDM yang ada hanya apa adanya. Belum lagi merubah mindset yang selama ini terbangun hanyalah sebatas ukuran jabatan dan pangkat.

"Ke depannya kita mendorong ASN itu ditanya Anda keahliannya apa, Anda bisa menghasilkan apa. Ke depan kita harus hilangkan sekat-sekat struktural itu," jelasnya.

ASN dianggap harus mampu membaca keinginan dari ivestor dan mampu membaca keinginan pasar. Hal itu harus dilakukan dengan cara mencari SDM yang bagus sebagai pelayan yang baik, yang mampu menyampaikan potensi Sulbar.

"Pelayanan kita permudah. Kita menghilangkan sekat-sekat yang selama ini membuat ASN telat dan membuat investor lama untuk mengurus izin," lanjut Akmal lagi.

Ditanyai mengenai BUMD untuk mendukung IKN, ia berharap BUMD dapat menjadi ujung tombak agar sumber daya yang ada dapat bekerja sama dengan investor bisa menghasilkan pendapatan bagi Sulbar.

Selanjutnya terkait isu krisis pangan yang kini tengah hangat, Akmal Malik mengatakan suplai pangan yang dibutuhkan oleh Kalimantan itu biasanya melalui Sulawesi. Sulbar memiliki lebih dari 50.000 potensi beras, 350.00 ton jagung, 15.000 potensi tuna yang dikirim selama satu tahun.

Dengan banyaknya potensi tersebut, ia lagi-lagi mempermasalahkan tentang SDM yang kini masih berskala kecil. 

"Saya sekarang meminta masing-masing perangkat daerah untuk membinta 5 hektare tanah-tanah yang terlantar. Nantinya masing-masing OPD membantu membina kelompok-kelompok tani,"

Ia menyebut kini ada 65 kelompok tani yang tengah mengelola 15.000 hektare lebih tanah terlantar tersebut. Tak hanya itu, adapula 130.000 hektare lahan hutan sosial yang sangat memiliki potensi untuk dikelola.

Terkait Festival Sandeq yang kini tengah menjadi perbincangan. Akmal Malik mengatakan istilah tersebut diambil dari kapal tradisional suku Mandar yang kecil, ramping naun berani menghadapi tantangan laut.

"Saya arahkan untuk IKN, karena IKN adalah masa depan Sulbar. Kita ingin memberikan dukungan kepada IKN."

"Nantinya akan ada 34 Sandeq yang masing-masingnya akan memakai layar lambang 34 provinsi yang akan bersama-sama menyebrangi Selat Makassar sebagai simbolik Indonesia mendukung IKN," pungkasnya. (ree)