105 Juta Data WNI Milik KPU Bocor, Komisioner Idham Holik Membantah

Jakarta - Sebanyak 105 juta data Warga Negara Indonesia (WNI) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor.

105 juta data tersebut dijual di forum jual beli online breached.to oleh akun Bjorka dengan harga sekitar USD5.000 atau setara Rp74,4 juta. Namun, Komisioner KPU Idham Holik membantah data yang bocor itu adalah milik KPU.

Idham mengatakan belum dapat berkomentar jauh terkait dugaan kebocoran data dari KPU itu. Sebab, pihaknya belum menerima laporan dari tim keamanan siber tentang data keanggotaan parpol dalam Sipol yang diretas.

"Senin pada minggu lalu kami rapat dengan gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU RI. Dalam rapat tersebut tidak didapati bahwa data keanggotaan partai yang ada dalam aplikasi Sipol bocor. Dan pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang Sipol menyatakan hal yang sama," jelas Idham saat dihubungi, Rabu (7/9/2022).

Atas hal ini, Idham menegaskan bahwa data WNI di KPU masih aman dan tidak ada tanda-tanda peretasan aplikasi Sipol.

"Sampai saat ini aplikasi Sipol dalam kondisi aman," ungkapnya.

Lebih lanjut, Idham mengatakan, header dari tampilan data bocor tersebut bukan data yang biasanya ditampilkan oleh KPU.

"Headernya itu kan cms(?jenis?)_kelamin_no kk, nik, disabilitas. Ini bukan header yang biasanya kami tampilkan dalam format data KPU," tuturnya.

"Biasanya kami dalam menampilkan data dengan kolom kelamin, KK, NIK, dan difabel. Berkaitan kolom usia, belum pernah ada di data Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) manapun termasuk yang terdahulu," lanjut Idham. 

Selain itu, ia juga menyebut ada perbedaan soal nomor identitas provinsi kecamatan dan provinsi kelurahan. Ia mengklaim nomor identitas tersebut jelas berbeda dengan apa yang biasanya ditampilkan KPU. 

"Bahkan kalau melihat data tersebut, Sulawesi Selatan ID-nya bukan itu," ujarnya.

Meski demikian, Idham menegaskan pihaknya akan menyampaikan dugaan kebocoran data itu di forum rapat pleno.

"Ini tentu menjadi perhatian kami dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno yang jelas ini bukan data dari KPU.  Itu bukan data milik KPU. Dan data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan," pungkasnya. (saa/act)