Marak Pembobolan Data, Pegiat IT Sarankan Ini

Jakarta - Maraknya pembobolan data belakangan ini, membuat masyarakat Indonesia khawatir. Tidak tanggung-tanggung, data yang diduga telah kena hack dan disebar ke publik, adalah data sensitif salah satunya adalah terkait pembunuhan aktivis HAM Munir dan pembunuhan berencana Brigadir J. Apalagi sekarang ada Hacker Bjorka.

Berbagai peristiwa ini kemudian membuat salah satu pegiat IT, Herman Huang dan peserta Program Cybersecurity Cambridge University, Inggris, memberikan tiga langkah rekomendasi yang bisa dilakukan oleh beberapa pihak.

Pertama, Kampanye Keamanan Data. Kominfo sudah sering mengadakan kampanye Literasi Digital selama periode 2020-2022, sehingga sudah saatnya diadakan kampanye serupa untuk keamanan data dengan target yang lebih spesifik dan konten yang lebih spesifik. Sehingga publik dapat lebih paham dan waspada akan keamanan datanya.

BSSN sebagai Lembaga Siber harus merombak diri untuk dapat memberikan peningkatan keamanan siber dan emergency response ketika kebocoran data siber terjadi lagi di masa depan. BSSN dapat dimodelkan serupa NSA di Amerika. Harusnya tidak ada kebingungan atau diam berhari-hari ketika kebocoran data terjadi. 

Efek kebocoran data masif sudah banyak terjadi di banyak negara dengan korban-korban korporasi besar seperti Travelex di Inggris, perusahaan kripto di Jepang dan sebagainya. Kita harus menghindari hal serupa ini terjadi misalnya di e-commerce kita dan di 2023/2024 data pemilih kita di KPU.  

Kominfo sendiri sebagai pembuat kebijakan harus lebih visioner dan maju dalam penyediaan ekosistem dan kebijakan pro Cyber Security termasuk menyelesaikan UU yang terkait.

Baca Juga

Perkuat Keamanan Siber, Jasa Marga Gandeng BSSN

Kedua, Kemandirian Data Nasional. Selama data-data kita mayoritas masih diproses,diolah dan disimpan di luar negeri maka peran lembaga manapun di dalam negeri akan terbatas. Ada baiknya kita belajar cara yang dilakukan oleh negara seperti China yang mengalakan kemandirian data nasional melalui pengembangan aplikasi lokal buat sosial media, keuangan dan sebagainya.

Keberadaan Aplikasi Nasional seperti Peduli Lindungi merupakan suatu prekursor bagus yang harus didukung meskipun sempat juga data mereka per 2021 diambil oleh hacker. Peduli Lindungi merupakan suatu contoh perdana bahwa Indonesia dapat meluncurkan aplikasi nasional yang dipakai oleh mayoritas dari 300 juta penduduk Indonesia dan dapat berjalan cukup baik dan reliable selama ini.

Sementara untuk Hacker Bjorka, Herman Huang menyatakan bahwa kesadaran penyelenggara negara dan rakyat atas keamanan  data masih rendah dan masyarakat masih banyak yang melakukan sharing data (baik sukarela maupun diminta) dengan gampang tanpa mempertimbangkan datanya dapat disalahgunakan.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keamanan siber kita masih rendah. Rendahnya keamanan siber kita terjadi karena penyelenggara PSE baik private maupun publik, belum menerapkan standar-standar pengamanan yang selayaknya bagi keamanan data.(chm)