Pemerintah Ketatkan Lalu Lintas Hewan di Bali untuk Sukseskan Puncak Acara G20

Jakarta - Pemerintah mengetatkan lalu lintas hewan dan produk segar hewan. Upaya pengetatan lalu lintas hewan dan produknya itu terutama diterapkan untuk ke luar dan masuk dari dan ke Bali.

“Pengetatan ini ditujukan dalam rangka mempersiapkan Bali sebagai tempat penyelenggaraan puncak acara Presidensi G20 Indonesia tahun 2022,” kata Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Wiku Adisasmito dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan PMK per 20 September 2022 di Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Wiku Adisasmito, beberapa aturan tentang lalu lintas keluar masuknya hewan beserta produk-produk hewan itu adalah pelarangan melalulintaskan seluruh jenis hewan yang rentan akan penyakit PMK dari dan ke kabupaten/kota atau pulau di Bali, kecuali babi yang diizinkan keluar dari Provinsi Bali.

Ada pula penyesuaian ketentuan yaitu penghapusan kewajiban vaksinasi bagi babi yang akan dilalulintaskan. Untuk produk segar hewan, komoditi yang diizinkan masuk ke Bali adalah produk daging premium yang sesuai dengan ketentuan.

Selain pengetatan lalu lintas hewan dan produk segar, upaya percepatan vaksinasi dan testing serta peningkatan tingkat pengamanan biosecurity juga telah dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah Satgas PMK dan masyarakat Bali.

Kata Wiku, pemerintah turut mengupayakan percepatan vaksinasi PMK dengan menargetkan herd immunity terbentuk 80 persen dari populasi tervaksinasi lengkap di akhir bulan Oktober 2022.

Baca Juga

Lewat Identitas Digital Dukcapil, Indonesia Bakal Unjuk Gigi di DPI Summit 2027

“Surveilans yang akan dilakukan secara rutin, menjadi upaya kita bersama untuk menyukseskan puncak acara G20 yang aman dari PMK. Kegiatan percepatan yang telah berlangsung di Bali ini, diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Wiku sejak wabah PMK muncul kembali di Indonesia, pemerintah telah mencetuskan program vaksinasi hewan rentan PMK sebagai upaya proteksi pada seluruh hewan ternak yang ada.

Sampai hari ini, kata Wiku, pemerintah masih mengoptimalkan pemberian vaksin pada sapi dan kerbau kecuali di Provinsi Bali. Diharapkan kekebalan dapat terbentuk setidaknya 80 persen dari populasi, sesuai dengan anjuran Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH).

Wiku mengatakan sebagai satu upaya menyukseskan puncak acara Presidensi G20 di Bali, vaksin yang kini telah didistribusikan ke hewan rentan PMK adalah jenis Aftopor dari Prancis. Indonesia juga sudah menerima bantuan vaksin monovalent jenis Aftogen Oleo sebanyak satu juta dosis dari Pemerintah Australia.

Penanganan PMK, kata Wiku, melibatkan berbagai komponen pentahelix seperti medik veteriner dan TNI/Polri. Hal ini dapat membuat penanganan PMK di Indonesia menjadi lebih cepat, tepat dan terukur. (HW/ree)